INformasinasional.com-JAKARTA. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), membacakan data soal konflik agraria untuk cawapres nomor urut 3, Mahfud Md. Cak Imin mengaku hal ini bukan untuk menakut-nakuti.
Awalnya, Cak Imin membeberkan masalah lingkungan hidup selama sembilan tahun terakhir. Menurutnya, hal ini tidak main-main.
“Bahwa kita saksikan hari ini sembilan tahun terakhir ini, kerusakan iklim lingkungan hidup yang mengkhawatirkan kemudian bencana ekologis, banjir, longsor dan berbagai keadaan sulit terjadi. Ini bukan main-main. Ini serius. Kalau mau jujur kiamat makin dekat ini. Kok dianggap biasa-biasa saja. Gimana ini Pak Mahfud?” kata Cak Imin di panggung debat Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (21/1/2024).
Dia lantas membacakan data. Salah satunya terkait konflik agraria.
[irp posts=”20458″ ]
“Karena itu, saya ingin menyampaikan data-data penting catatan saya ini. Konflik agraria semakin banyak dan tidak diatasi. Petani kita semakin kurang memiliki hak atas akses lahan. Dan bahkan yang masih 17 juta di bawah setengah hektar,” jelasnya.
Cak Imin mengaku bahwa dia tidak sedang menakut-nakuti. Namun, hal ini merupakan fakta. Dia lantas bertanya ke Mahfud soal akar masalahnya.
“Ini bukan soal nakut-nakuti. Ini fakta yang harus kita atasi. Bagaimana menurut Pak Mahfud? Apakah ini kesalahan visi atau kesalahan kepemimpinan?” tanya Cak Imin.
Mahfud menjawab pertanyaan Cak Imin. Mahfud juga membacakan data.
“Data yang disampaikan oleh Pak Muhaimin sudah saya sampaikan dalam opening speech bahwa konflik agraria di kantor Polhukam saja, itu 2.587 untuk ini. Untuk apa? Untuk masalah Polhukam saja. Belum yang laporan ke polisi, belum yang laporan ke BPN,” tuturnya.
Mahfud pun setuju dengan Cak Imin. Dia juga telah membenarkan data tersebut.
“Artinya data itu sudah saya benarkan dan sudah saya katakan sejak tadi,” ungkapnya.
Sementara, Cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, menutup Debat Cawapres Pemilu 2024 dengan berbicara kembali hilirisasi hingga perubahan iklim. Gibran mengatakan masalah-masalah zaman sekarang harus diatasi dengan solusi yang kekinian.
Mulanya Gibran mengatakan bahwa dirinya tak pernah bosan untuk membahas hilirisasi. Menurut dia, hilirisasi akan mengeluarkan Indonesia dari negara middle income trap.
“Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap, dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan dan sosialnya,” kata Gibran.
“Dampak perubahan iklim ini semakin nyata banjir kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata,” sambung dia.
Gibran lalu berbicara tantangan zaman now yang harus diatasi dengan solusi zaman now. Dia ingin mencari titik tengah mengenai hilirisasi yang terus dilanjutkan dan tetap menjaga lingkungan.
“Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now, tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan, lanjutkan hilirisasi tapi wajib menjaga lingkungan, tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim tapi wajib menjaga keseimbangan alam,” ujar Gibran.
Sedangkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan akan menagih dunia internasional soal kerusakan pembangunan RI. Mahfud juga berjanji akan mengembalikan hak rakyat.
“Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang tadi kita perdebatkan sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul,” kata Mahfud.
Mahfud yakin, jika pedang tidak tumpul maka semua masalah bisa ditabrak. Dia yakin program pembangunan juga akan berjalan.
Dia kemudian meminta maaf atas masalah yang terjadi. Dia minta maaf jika alam yang dihuni anak cucunya rusak.
“Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu huni,” ujarnya.
Mahfud kemudian berjanji akan mengembalikan secara bertahap hak-hak rakyat. Termasuk menagih ke dunia internasional.
“Kami berjanji, kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan anak cucu kita akan tagih dunia internasional untuk membayar utang-utang yang telah merusak pembangunan,” jelasnya.
“Mengutip dalil Gus Dur, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraan rakyatnya,” tutup Mahfud.(sumber: dikutif dari detikcom)
