INformasinasional.com, Medan — Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo menyisakan ironi pahit disektor industri. Disaat pelaku usaha lokal berjibaku dengan pajak dan regulasi, perusahaan-perusahaan asal China justru diduga melenggang bebas di Indonesia, mulai berproduksi, menjual, dan meraup untung tanpa menyetor kewajiban pajak sepeser pun kenegara.
Fakta mencengangkan itu dibongkar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkap adanya perusahaan baja milik pengusaha China yang beroperasi di Indonesia namun tak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Negara, kata Purbaya, dirugikan dalam skala yang tak main-main. “Ada perusahaan baja China operasi disini. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.
Purbaya mengaku telah mengantongi nama-nama perusahaan tersebut. Bahkan, rencana penggerebekan sempat disiapkan. Namun langkah itu urung dilakukan, menunggu momentum yang disebutnya “waktu yang tepat”. Pernyataan itu seolah menegaskan betapa rumitnya menindak perusahaan asing yang selama ini menikmati karpet merah kebijakan.
Dibalik investasi yang dielu-elukan, kebocoran penerimaan negara justru menganga.
Menurut Purbaya, dari satu perusahaan baja saja, potensi penerimaan negara yang raib bisa mencapai lebih dari Rp 4 triliun per tahun. Angka itu bukan isapan jempol.
“Baja saja potensinya setahun bisa Rp 4 triliun lebih. Jadi besar itu. Banyak perusahaan,” katanya.
Modus yang digunakan pun terbilang klasik tapi efektif, transaksi tunai. Dengan penjualan berbasis cash, jejak pajak nyaris lenyap dari radar otoritas fiskal. “Pengusahanya dari China, punya perusahaan disini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash basis, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu,” tegas Purbaya.
Ia memastikan, negara tak akan terus menjadi penonton dirumah sendiri. Penindakan, kata dia, akan dilakukan cepat terhadap para pelaku.
Pernyataan Purbaya sekaligus membuka kembali luka lama, dugaan perlakuan istimewa terhadap perusahaan China selama satu dekade pemerintahan Jokowi. Investasi memang masuk, pabrik berdiri, tenaga kerja asing berdatangan. Namun pajak, urat nadi negara, justru bocor kemana-mana.
Jika tudingan ini terbukti, pertanyaannya sederhana namun menggelisahkan, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari derasnya investasi China, rakyat Indonesia, atau segelintir pengusaha yang berlindung dibalik kekuasaan?
Negara, tampaknya, baru mulai menghitung kerugian setelah pesta usai.(misn’t)
Discussion about this post