Kejari Gunungsitoli Gelar Penkum  Pengelolaan Dana  BOSP kepada Kasek SD dan SMP

INformasinasional.com-GUNUNGSITOLI.

Kejaksaan Negeri  (Kejari) Gunungsitoli yang  dipimpin Kajari Parada Situmorang, SH, MH melakukan  penerangan hukum (Penkum) dalam rangka sosialisasi  Dana Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan (BOSP) kepada kepala sekolah SD dan SMP se Kabupaten Nias Barat di Tokosa Hall desa Onolimbu, Selasa (7/5/2024).

Kepala Seksi Intelijen, Sulaiman Rifai Harahap, SH dalam keterangan tertulisnya Rabu (8/5/2024) mengatakan,  kegiatan Penkum tersebut  turut dihadiri  mewakili Bupati Nias Barat Asisten 3 Sabahati Gulo, Kepala Dinas Pendidikan
beserta jajarannya dan kepala sekolah SD-SMP.

Adapun yang menjadi narasumber utama yaitu Kajari Gunungsitoli. “Tema dalam Penkum tersebut adalah “Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) Tahun 2024,” kata Sulaiman.

Kajari Gunungsitoli dalam pemaparannya menekankan agar penggunaan Dana BSOP Tahun 2024 tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu serta memberikan
solusi problematika yang dihadapi oleh aparat satuan pendidikan supaya sesuai tupoksinya sehingga diharapkan
terhindar dari penyimpangan.

“Pada dasarnya prinsip penggunaan dana  BSOP antara lain
flexibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparan”, jelas Sulaiman.

Sulaiman  menambahkan pihaknya melakukan kegiatan Penkum ini dalam rangka  meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana
korupsi.

Selain itu meningkatkan upaya penyelamatan serta pemulihan asset negara (penindakan). Yaitu
mensosialisasikan Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana
dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun
2004 yang menjelaskan antara lain dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan penegakan hukum.

” Peserta cukup antusias
mengikuti sosialisasi, terlihat dari banyaknya peserta mengajukan pertanyaan dan juga
menyampaikan beberapa masalah hukum yang dialami dalam pengelolaan BOSP maupun masalah hukum lainnya”, ujar Kepala Seksi Intelijen itu.

(Saurma Telaumbanua)