INformasinasional.com-MEDAN. Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengatakan realisasi Belanja Negara di wilayah ini mencapai Rp37,01 triliun pada Januari-Juli 2024.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Arridel Mindra, di Medan, Selasa, mengatakan Belanja Negara dari dua sisi yaitu belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD).
“Untuk BPP yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah pusat yang ada di Sumut sudah membelanjakan Rp12,79 triliun yakni 49,03 persen dari pagu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arridel mengatakan, belanja itu dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) baik Pilpres maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, penyaluran bantuan sosial, sarana prasarana pertahanan keamanan dan pembangunan infrastruktur.
Sebagai perbandingan dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk BPP dari Rp10,88 triliun pada 2023 meningkat Rp12,79 triliun pada 2024 begitu juga TKD pada 2023 dari Rp22,90 triliun meningkat menjadi Rp24,21 triliun.
Kemudian, pada BPP sebesar Rp12,79 triliun itu, di antaranya belanja modal Rp1,548 triliun dengan pagu Rp4,84 triliun, sedangkan 2023 mencapai Rp1,590 triliun dengan pagu Rp4,943 triliun year on year (yoy)
Belanja pegawai sebesar Rp6,086 triliun dengan pagu Rp9,580 triliun dibandingkan pada 2023 sebesar Rp5,280 triliun dengan pagu Rp9,094 triliun (yoy).
Untuk belanja barang Rp5,124 triliun dengan pagu Rp11,614 triliun dibandingkan pada 2023 Rp3,990 triliun dengan pagu Rp10,177 triliun (yoy).
Sedangkan untuk TKD, Arridel mengatakan, ini merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan ke kabupaten dan kota ke satu provinsi dengan total Rp24,21 triliun atau 54,80 persen dari pagu.
“Ini cukup agresif, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui transfer daerah yang cukup dominan pertumbuhan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana desa,” ujarnya lagi.
Sebagai rincian, dana bagi hasil sudah mengeksekusi Rp654,80 miliar dalam periode yang sama Rp391,59 miliar, dana alokasi umum Rp15,923 miliar dengan periode yang sama Rp13,829 miliar, dana desa Rp2,756 miliar periode yang sama Rp2,273 miliar.*(Ant)
