INformasinasional.com- BATU BARA. Kordinator Komite Advokasi Untuk Guru Merdeka (Korum ) Kabupaten Batu Bara, H Muhammad Rafik, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera menuntaskan permasalahan yang membuat kisruh dunia pendidikan di Kabupaten Batu Bara tentang seleksi rekrutmen PPPK Guru 2023 yang penuh misteri manipulasi, dugaan maladmistrasi hingga kecurangan.
“Hal ini supaya para pelapor yang terzolimi mendapat keadilan, serta bisa membongkar adanya dugaan dokumen palsu yang dikeluarkan beberapa Kepala Sekolah kepada peserta yang belum memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian CASN PPPK,” kata Muhammad Rafik, Rabu (31/1/2024).
Menurut Rafik, Terbongkarnya kasus dugaan manipulasi seleksi guru honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara tahun 2023, sempat menjadi perbincangan hangat, memasuki tahap penyelidikan Satreskrim Polres Batu Bara, hingga ke penyidik Polda Sumut.
Informasi dari banyak sumber menyebutkan, pejabat di pusara seleksi PPPK 2023 Kabupaten Batu Bara mulai di periksa untuk di ambil keterangannya.
Menyikapi perkembangan kasus PPPK di Batu Bara, Rafik menduga adanya sertifikat palsu. Maka dari itu dengan banyak temuan dalam penyelenggaraan rekreutmen PPPK dirinya meminta kepada pejabat terkait (PJ Bupati Batu Bara) untuk membatalkan SKTT, jika perlu melakukan seleksi ulang, agar semua lebih transparan demi terwujudnya pembangunan SDM di Batu Bara yang lebih baik.
Rafik juga berharap kepada APH untuk mengusut tuntas siapa aktor intelektual dugaan pemerasan terhadap peserta yang diduga dilakukan secara masif, dan menyelidiki kemana dugaan pos aliran dana PPPK tersebut, katanya.
Reporter: Eka suhendra.
