INformasinasional.com, KOTA SOLOK — Ditengah air bah yang menghantam Kota Solok, ketika warga berjibaku menyelamatkan nyawa, harta, dan harapan, satu fakta lain justru mencabik nurani publik, 20 anggota DPRD Kota Solok justru meninggalkan kota. Pergi. Menghilang. Melakukan kunjungan kerja keberbagai daerah. Tepat pada saat banjir merendam rumah-rumah, memutus akses, dan membuat masyarakat menangis dalam gelap listrik yang padam.
Ironi tak berhenti disitu. Surat perjalanan dinas mereka yang justru ramai diperbincangkan diberbagai grup WhatsApp warga, ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli SE MM, pada 30 November 2025, saat hujan masih mengamuk dan Sungai Batang Lembang sudah mengirim tanda bahaya.
Wawan, warga Kota Solok, tak mampu menahan geram.
“Disini kelihatan sekali siapa yang punya hati nurani dan siapa yang tidak. Rakyat berduka, rumah rusak, harta hanyut… wakil rakyat malah keluar kota. Siapa yang izinkan? Siapa yang tanda tangan? Bijakkah itu? Arifkah itu?” katanya bertanya.
Bagi masyarakat, keputusan meninggalkan daerah saat tanda-tanda banjir sudah jelas merupakan tamparan keras terhadap moralitas pejabat publik. Hujan sejak 24 November, deras, tak putus. Sungai meluap. Kota waspada. Namun SPJ tetap dikeluarkan. Begitu catatan warga.
Terkuak fakta yang lebih getir,
Seluruh anggota DPRD termasuk unsur pimpinan keluar kota.
Dari 30 November hingga 6 Desember 2025, rombongan legislatif ini tersebar keberbagai titik.
- Pelalawan, Riau
- Pemda Pekanbaru
- Kuantan Singingi
- Muara Bungo
- Kerinci
- Tebo, Jambi
- Kampar
- Kabupaten Sarolangun
- Jakarta dan Bogor
- Kabupaten Merangin
- Kabupaten Musi Rawas Utara
Saat warga menguras lumpur dari ruang tamu, wakil rakyat justru menguras anggaran untuk perjalanan dinas.
Anto, warga lain, menilai keberangkatan itu sebagai bentuk kegagalan moral pejabat publik.
“Etika politiknya kurang sekali. Mereka itu orang politik, tapi etika berpolitik minim. Fasilitas dipakai, rakyat ditinggalkan. Dimana etika mereka?” katanya.
Dimata publik, keberangkatan berjamaah ini tak ubahnya aksi kabur massal dari kewajiban moral ketika daerah sedang berduka.
Upaya konfirmasi kepada Sekretaris DPRD Kota Solok, Arjuna, memperjelas arah persoalan.
Melalui pesan WhatsApp, Arjuna menulis,“Untuk anggota DPRD yang keluar daerah, izinnya dari Ketua DPRD. Kami di Setwan hanya menindaklanjuti administrasi setelah mereka dinas luar.”
Artinya, keputusan keberangkatan bukan sekadar administrasi rutin, tetapi otoritas langsung ketua dewan.
Dikutip dari salah satu media daring “SB”, Ketua DPRD Fauzi Rusli membenarkan kunjungan tersebut. Ia berdalih, kegiatan itu “penting untuk kepentingan daerah dan masyarakat.”
Pernyataan yang seketika memicu gelombang komentar sinis dari publik, mengingat ribuan warga Kota Solok justru sedang berjibaku menyelamatkan diri.
Terpisah, Presidium LSM Solina, Agandha Armen, menilai keputusan itu keliru dan tak sensitif. “Konsultasi dan berbagi informasi itu tidak salah. Tapi waktunya sangat tidak tepat. Harusnya ditunda. Ada kepentingan yang jauh lebih mendesak yaitu keselamatan warga,” katanya.
Menurutnya, langkah pejabat publik semestinya terukur, terlebih ketika situasi darurat menuntut kehadiran dan kepekaan mereka.
Di Kota Solok, lumpur banjir perlahan bisa dibersihkan. Rumah bisa dibangun kembali. Harta bisa dicari lagi. Namun luka kepercayaan warga kepada wakilnya?
Itu cerita lain.
Musibah banjir memang datang tiba-tiba.
Tapi kepergian wakil rakyat saat rakyat tenggelam, itu pilihan.
(Laporan: Yudistira)
Discussion about this post