INformasinasional.com, BINJAI – Saat Presiden Joko Widodo gencar mendorong ketahanan pangan nasional dan mengajak seluruh daerah memperkuat sektor pertanian demi swasembada pangan, semangat itu rupanya tak seirama di Kota Binjai. Pemerintah Kota (Pemko) Binjai di bawah kepemimpinan Wali Kota Amir Hamzah dinilai berjalan di tempat dalam urusan pertanian.
Sorotan tajam itu dilontarkan Anggota DPRD Binjai Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir, seusai rapat Badan Anggaran di Kantor DPRD Binjai, Rabu (9/7). Menurutnya, program-program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkesan hanya sebatas formalitas dan belum memberikan dampak nyata bagi kehidupan petani.
“Program yang bersentuhan langsung dengan petani itu cuma sebatas rumah bibit sayur. Tidak ada program strategis yang benar-benar memperkuat sektor pertanian Binjai,” ujar Ronggur lantang.
Ronggur menegaskan, alokasi anggaran di sektor pertanian Binjai selama ini justru lebih besar terserap untuk belanja pegawai ketimbang untuk program-program produktif bagi petani. Hal ini, kata dia, memperlihatkan kurangnya prioritas dari Pemko untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan.
“Kalau kita cek program tahun-tahun sebelumnya, hasilnya stagnan. Tidak ada terobosan yang signifikan. Kita kan ingin melihat pemerintah hadir di tengah petani, mulai dari pembagian alat mesin pertanian (alsintan), pengembangan ternak rakyat, hingga distribusi benih unggul yang dikawal hingga berdampak ke ekonomi rakyat,” jelas Ronggur.
Kontras dengan Visi Nasional
Kritik ini muncul di saat pemerintah pusat menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan nasional. Melalui berbagai program seperti Food Estate dan upaya swasembada pangan, Presiden Jokowi bahkan menegaskan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak ketahanan pangan.
Namun di Binjai, semangat itu dinilai tak terasa. Ronggur menyebutkan, absennya program-program strategis di bidang pertanian menandakan lemahnya komitmen Wali Kota untuk mendukung visi besar pemerintah pusat.
“Miris kita melihat semangat Pak Wali tidak sejalan dengan Presiden yang fokus membangun kedaulatan pangan. Jangan sampai Binjai jadi kota yang hanya konsumtif tanpa kontribusi pada sektor pangan,” sindirnya tajam.
Sebagai partai yang memiliki komitmen terhadap sektor pertanian, Fraksi Gerindra DPRD Binjai berjanji akan mengawal perubahan. Ronggur mendesak adanya penambahan anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan agar bisa melahirkan program-program yang benar-benar berpihak ke petani.
“Kami di Fraksi Gerindra berkepentingan mengawal isu ini. Ini bukan hanya soal program, tapi juga soal masa depan ekonomi rakyat. Ketahanan pangan harus jadi prioritas, bukan hanya proyek-proyek seremonial,” tegasnya.
Desakan ini menjadi sinyal bagi Wali Kota Amir Hamzah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan di sektor pertanian. Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar retorika atau program berbasis proyek yang hanya berhenti di atas kertas.
Jika tidak segera dibenahi, Binjai dikhawatirkan akan tertinggal jauh dalam kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, sekaligus menelantarkan petani lokal yang selama ini menjadi ujung tombak ekonomi rakyat.(Misno Adi)
