INformasinasional.com, MEDAN – Gejolak besar kembali mengguncang dunia pendidikan tinggi di Kota Medan. Puluhan mahasiswa Universitas Darma Agung (UDA) menggelar aksi demonstrasi di kampus mereka yang berlokasi di Jalan Dr TD Pardede, Medan, Selasa (15/7/2025). Aksi itu menjadi puncak kemarahan mahasiswa atas konflik dualisme kepengurusan di tubuh Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang kini mengancam masa depan akademik mereka.
Mahasiswa resah lantaran nilai kuliah yang sudah mereka perjuangkan dengan susah payah terancam tidak akan masuk ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)—sebuah sistem vital yang menjadi rujukan dalam verifikasi ijazah dan data akademik nasional.
Dalam aksi itu, massa mahasiswa membentangkan spanduk dengan tulisan lantang: “Kembalikan Hak Kami, Stop Pembodohan!” Tak hanya itu, mereka juga membakar ban di depan gerbang kampus, sebagai simbol kemarahan terhadap kepemimpinan versi Hana Nelsri Kaban yang dinilai abai terhadap hak-hak mahasiswa.
Dualisme Kepengurusan: Mahasiswa Jadi Korban
Konflik di internal YPDA telah menciptakan dua kubu yang saling berseteru dalam mengelola Universitas Darma Agung (UDA) dan Institut Sains dan Teknologi TD Pardede (ISTP). Satu pihak diketuai Hana Nelsri Kaban dengan menunjuk Prof Suwardi Lubis sebagai Rektor UDA, sementara pihak lainnya dipimpin Partahi Siregar yang mempercayakan kursi Rektor kepada Dr Lilis S Gultom.
Masalah besar muncul karena hanya kepengurusan versi Partahi Siregar yang dapat mengakses sistem PDDikti. Operator PDDikti merupakan pegawai yang diangkat oleh rektorat di bawah kepemimpinan Dr Lilis S Gultom. Hal ini berarti mahasiswa yang membayar uang kuliah kepada pihak Hana Nelsri Kaban tidak tercatat dalam sistem, sehingga nilai mereka berpotensi “hilang” atau tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.
“Kalau nilai kami tidak masuk PDDikti, bagaimana dengan masa depan kami? Ijazah kami bisa tidak sah. Kami sudah bayar mahal, sekarang uang itu pun kami minta kembali!” teriak salah satu mahasiswa dalam aksi.
Dalam upaya meredam kemarahan, Rektor UDA versi Hana Nelsri Kaban, Prof Suwardi Lubis, bersama Wakil Rektor III Arifin Sihombing sempat menemui mahasiswa. Mereka berjanji akan membuka seluruh ruangan yang sebelumnya dikunci dan digembok oleh pihak yayasan, termasuk ruang Biro Akademik Kemahasiswaan (BAK), Biro Administrasi Umum (BAU), hingga ruang operator PDDikti.
Namun janji tinggal janji. Ketika puluhan mahasiswa bersama Arifin Sihombing mendatangi gedung Biro Rektor untuk memastikan janji itu ditepati, mereka kembali kecewa. Pintu-pintu ruangan masih tertutup rapat dengan gembok besar. Alasannya? Prof Suwardi Lubis disebut tidak memegang kunci.
Ironisnya, Arifin Sihombing bahkan membantah dirinya adalah Wakil Rektor III saat berhadapan dengan mahasiswa. Pernyataan itu justru semakin memicu kegeraman massa yang menuntut transparansi dan penyelesaian segera.
Ketidakpastian ini menjadi mimpi buruk bagi mahasiswa. Terlebih, Universitas Darma Agung dijadwalkan menggelar Ujian Akhir Semester (UAS) Genap pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2025. Tanpa kejelasan soal status administrasi mereka di PDDikti, mahasiswa terancam mengikuti ujian sia-sia karena hasilnya mungkin tidak pernah diakui.
“Kami ini korban konflik elit! Jangan jadikan kami alat tawar-menawar. Kalau tidak ada solusi, kami akan terus menduduki kampus ini,” tegas seorang mahasiswa lain saat aksi.
Hingga berita ini diturunkan, puluhan mahasiswa masih bertahan di dalam gedung Biro Rektor UDA. Mereka bersumpah tidak akan pulang sebelum ada keputusan resmi terkait pengembalian uang kuliah dan jaminan nilai mereka diinput ke PDDikti.
Situasi di kampus kian mencekam, dengan sebagian mahasiswa mulai menyerukan boikot UAS jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Sementara itu, pihak Hana Nelsri Kaban belum memberikan pernyataan resmi mengenai kapan pengembalian uang kuliah akan dilakukan. Redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi kepada kedua kubu YPDA soal langkah penyelesaian konflik yang telah menyeret ribuan mahasiswa ke dalam pusaran ketidakpastian ini.*
