INformasinasional.com, LANGKAT – Cerita manis pembangunan, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Langkat ternyata lebih banyak tinggal diatas kertas. Laporan-laporan sukses yang dipublikasikan Pemkab dinilai tak sejalan dengan kondisi lapangan. Faktanya, banyak proyek yang dikerjakan cepat rusak dan hanya menjadi ‘monumen pemborosan anggaran’.
Sudah menjadi rahasia umum, dan beredar, setiap paket proyek dipaksa menyetor fee antara 17% hingga 20% dari total anggaran. Tidak berhenti disitu, ada pula pungutan liar dengan dalih ‘uang judul proyek’ dan berbagai biaya siluman lain yang semakin menipiskan dana pembangunan. Akibatnya, kualitas proyek jauh dari harapan masyarakat.
Kritik pedas dilontarkan Fraksi Partai Gerindra DPRD Langkat saat menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda RPJMD Langkat 2024-2029 dalam rapat paripurna, Senin (7/7/2025).
“Tingkat kemiskinan kita masih 9,04 persen atau 96.540 jiwa. Pengangguran terbuka 6,08 persen atau 37.215 jiwa. Ini angka yang tidak bisa kita anggap enteng. Artinya masih banyak masyarakat rentan yang tidak tersentuh pembangunan,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Rahmanuddin Rangkuti, dengan nada tegas.
Tak hanya masalah ekonomi, Rahmanuddin juga menyoroti sektor pendidikan yang disebutnya masih memprihatinkan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Langkat hanya 8,74 tahun, setara dengan kelas 2 SMP dengan indeks literasi masyarakat yang timpang antara desa dan kota.
“Pemerataan akses pendidikan masih jauh panggang dari api. Ini butuh perhatian ekstra jika kita tidak mau tertinggal semakin jauh,” kritiknya.
Dibidang kesehatan, Fraksi Gerindra menyoroti prevalensi stunting yang masih berada di angka 23,5 persen pada 2023, jauh dari target nasional. Meski ada program ‘Pengobatan Gratis Sehat Langkatku’, program ini dinilai belum menyentuh akar persoalan.
“Intervensi harus lebih menyeluruh, terutama gizi anak dan ibu hamil, kalau kita ingin menurunkan angka stunting secara signifikan,” ujar Rahmanuddin.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat juga mendapat sorotan tajam. Data 2022–2024 menunjukkan kinerja PAD stagnan dan masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat.
“Pemkab harus berani mencari strategi inovatif untuk menggali PAD tanpa membebani rakyat kecil. Potensi pariwisata dan bio industri di beberapa kecamatan harus dioptimalkan,” tegasnya.
Disektor infrastruktur, fakta di RPJMD mengungkap 25% desa di Langkat masih belum memiliki akses jalan layak, sementara hanya 70% rumah tangga yang menikmati sanitasi aman.
Dengan sederet persoalan tersebut, Fraksi Gerindra mendesak Pemkab Langkat melakukan perombakan total dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan.
“Jangan lagi ada proyek asal jadi karena dipangkas fee sana-sini. Rakyat sudah lelah dengan janji manis yang tak pernah terwujud,” kata Rahmanuddin dengan nada tajam.
(Misno Adi)
