INformasinasional.com, PEMALANG – Kebijakan pembatasan truk sumbu tiga seperti tronton dan kontainer di sepanjang jalur Pantura wilayah Batang, Pekalongan, hingga Pemalang resmi diberlakukan sejak 1 Mei 2025. Meski masih menuai pro dan kontra, kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Inisiatif pembatasan ini berasal dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier (RB), yang menyuarakan aspirasi ribuan warga Pantura. Menurutnya, kehadiran truk besar yang kerap parkir sembarangan dan memadati ruas jalan nasional telah lama menjadi sumber kemacetan, kecelakaan, hingga kerusakan infrastruktur jalan.
“Keluhan warga sudah terlalu sering terdengar. Bayangkan, perjalanan dari Wiradesa ke Kota Pekalongan yang biasanya hanya 30 menit bisa molor sampai satu jam karena padatnya truk besar. Bahkan banyak pengguna angkot dan elp yang dirugikan,” ujar RB dalam sebuah podcast yang ditayangkan Putra Pratama Studio Office, Kamis (12/6/2025).
RB menegaskan, pembatasan ini berlaku mulai pukul 05.00 hingga 21.00 setiap harinya, dan bukan tanpa solusi. Sebagai kompensasi, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi truk sumbu tiga yang menggunakan jalur tol Pemalang (Gandulan) – Batang (Kandeman). Diskon ini merupakan hasil lobi yang sebelumnya diajukan RB hingga 50%.
Tak hanya itu, upaya mendampingi pelaku UMKM yang terdampak juga dilakukan agar efek kebijakan ini tak menimbulkan gejolak sosial.
“Kami pastikan tidak ada diskriminasi. Truk-truk yang mendukung kegiatan ekonomi di wilayah Batang, Pekalongan, dan Pemalang tetap diizinkan melintas,” tambahnya.
Menanggapi kebijakan ini, praktisi hukum asal Pemalang Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM menilai keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi prinsip keadilan.
“Kebijakan ini tidak ujuk-ujuk. Asas kepastian hukum sangat jelas di sini, dan yang terpenting: tidak diskriminatif. Evaluasi berkala juga akan terus dilakukan agar tetap adaptif,” katanya.
Meski belum sempurna, pembatasan truk besar ini diyakini menjadi titik awal perbaikan lalu lintas dan keselamatan di jalur Pantura, yang selama ini dikenal rawan dan padat. Warga pun berharap, kebijakan ini tidak hanya sementara, tapi menjadi solusi jangka panjang yang berdampak nyata.
Reporter: Ragil Surono
