INformasinasional.com, Langkat — Pemerintah Kabupaten Langkat kembali mengetuk pintu perubahan. Kali ini, komando datang langsung dari Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH yang melalui Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti, SH membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025 di Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (18/11/2025).
Gelaran ini bukan sekadar ritual seremonial tahunan. Pemerintah Kabupaten Langkat terlihat ingin mengirim pesan keras: pengelolaan dana desa tak boleh lagi setengah hati, apalagi setengah gelap.
Sebanyak 200 peserta, camat hingga kepala desa se-Langkat, dikumpulkan untuk satu misi tunggal: memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Deretan pejabat strategis hadir mempertebal bobot acara,
- Anggota Komite IV DPD RI K.H. Muhammad Nuh, M.SP
- Kepala Perwakilan BPKP Sumut Farid Firman
- Kabid PPA II Kanwil DJPB Sumut Edy Purwanto
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Rudi Kinandung
- Para camat dan seluruh kepala desa
Langkat seolah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa yang digelontorkan pusat tidak lagi berjalan tanpa jejak.
Dalam sambutannya, Wabup Tiorita menggarisbawahi perhatian besar Bupati Afandin terhadap tata kelola keuangan desa. Ia menyebut pengelolaan dana desa adalah pondasi pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
“Tata kelola yang baik bukan jargon. Ini kunci desa maju, mandiri, dan sejahtera.”
Nada yang diusung jelas: Langkat tidak ingin lagi ada desa yang tertatih karena salah urus anggaran.
Workshop bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini menjadi ruang penguatan kapasitas yang menampilkan para pejabat lintas lembaga.
Para narasumber menggulirkan materi yang tak lagi basa-basi,
- penguatan sistem pelaporan,
- pencegahan penyimpangan anggaran,
- hingga strategi memacu ekonomi desa berbasis dana desa.
Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Farid Firman, bahkan menekankan pentingnya kontrol berlapis dalam setiap tahapan penggunaan anggaran. “Penyimpangan itu sering terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Itu yang harus diputus,” ujarnya dalam paparannya.
Kepala Dinas PMD melalui Lapendri menegaskan bahwa workshop ini diarahkan untuk mendorong aparatur desa memahami regulasi, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Harapannya tidak main-main: transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan yang berhenti pada tumpukan laporan.
Dengan dilaksanakannya workshop ini, Pemkab Langkat ingin memastikan bahwa setiap kepala desa pulang dengan satu kesadaran baru:
mengelola dana desa bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut masa depan masyarakat desa.
Pemerintah berharap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban semakin meningkat. Desa dituntut bukan hanya tertib anggaran, tetapi juga visioner dan progresif, membawa Langkat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan modern.(Misno)
Discussion about this post