INformasinasional.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Riau membuka babak baru dalam strategi pengurangan emisi karbon dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Architecture for REDD+ Transactions (ART TREES), dalam rangkaian London Climate Action Week 2025 yang berlangsung di Inggris.
Pertemuan berlangsung pada hari kedua forum iklim bergengsi tersebut dan dihadiri langsung oleh jajaran Pemprov Riau, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, serta pimpinan ART TREES. Diskusi berfokus pada potensi penerapan metodologi TREES, standar internasional yang dikembangkan ART untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan memverifikasi hasil dari upaya pengurangan emisi melalui skema REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
Plt Kepala Bappeda Riau, Purnama Irawansyah, mengungkapkan bahwa menurut dokumen RPJMD 2024, provinsi ini memiliki baseline emisi karbon sebesar 174 juta ton CO₂. Sejalan dengan komitmen nasional, Riau menargetkan penurunan emisi sebesar 39% secara mandiri, dan hingga 43% bila mendapat dukungan internasional.
“Jika target 43% tercapai, maka benefit yang diterima Riau dalam bentuk kredit karbon bisa bernilai sangat signifikan. Ini bukan hanya peluang untuk mendukung keberlanjutan, tetapi juga mendatangkan pendapatan alternatif bagi daerah,” ujar Purnama.
Dalam konteks fiskal yang kian terbatas, Gubernur Riau Abdul Wahid tengah mendorong langkah konkret menjalin kemitraan internasional untuk mengakses pasar karbon wajib (compliance market)—sebuah skema global yang mewajibkan negara atau entitas untuk mengurangi emisi sesuai regulasi internasional seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Paris.
Dalam pertemuan tersebut, Cristina Magerkurth, Managing Director ART TREES, menyatakan optimismenya terhadap keseriusan Riau dalam pengelolaan emisi berbasis yurisdiksi. Cristina menilai bahwa pendekatan Pemprov Riau yang disertai dengan pendampingan dari United Nations Environment Programme (UNEP) merupakan langkah maju dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
“Dua jam diskusi intensif ini sangat berharga. Kami melihat potensi besar dari Provinsi Riau dan berharap bisa menjadi mitra strategis dalam proses verifikasi dan akuntabilitas karbon mereka. Kolaborasi ini bisa menjadi contoh nyata dari komitmen daerah terhadap solusi iklim berbasis ilmiah dan akuntabel,” ujarnya.
Upaya Pemprov Riau untuk masuk ke pasar karbon wajib dinilai sebagai langkah cerdas, mengingat pendapatan dari penjualan kredit karbon dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan rendah emisi, mulai dari pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan lahan gambut, pertanian ramah lingkungan, hingga sistem transportasi rendah karbon.
Langkah ini juga memperkuat posisi Riau sebagai salah satu provinsi dengan komitmen paling progresif dalam menanggapi isu perubahan iklim dan keberlanjutan di Indonesia.(Sumber: dtc)
