INformasinasional.com-TAPSEL. Ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Batu Jomba yang menghubungkan Medan – Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara yang kondisinya rusak parah sudah bertahun-tahun lamanya, ternyata hingga saat ini tidak diperbaiki. Sehingga kalangan pengguna jalan jika melintasi Jalinsum Batu Jomba harus menuai sengsara.
“Kami para pengguna jalan yang melintas disini merasa sengsara, tetapi pemerintah kita hanya tertawa saja, bila melihat atau mendengar betapa sulitnya rakyat selaku pengguna jalan di Batu Jomba,” kata Imron Lubis dan Choirul Siregar, sopir dan pengendara sepeda motor di seputaran Jalinsum Batu Jomba, Selasa (17/9/2024).
Jalinsum Batu Jomba salah satu sarana urat nadi perhubungan/jalur vital yang seharusnya bagus dan terawat serta memadai untuk dilalui pengguna jalan. Namun sebaliknya, Jalinsum Batu Jomba tetap terabaikan oleh Kementerian PUPR, Pemerintah Pusat agaknya lebih mau mengeluarkan dana APBN untuk proyek sia-siabdan terbengkalai dari pada perbaikan Jalinsum Batu Jomba
Terbukti, hingga lima tahun terakhir, banyaknya proyek vital yang mangkrak tak terselesaikan. Seperti pembangunan jalur Kereta Api dari Stabat Kabupaten Langkat sampai ke Kwala Simpang Kabupaten Aceh Timur hingga kini tidak selesai, dan menjadi proyek mangkrak Presiden Joko Widodo.
[irp posts=”31022″ ]
Lantas, apa upaya pemerintah daerah ?
Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu, pada 5 Juli 2024 telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono, tentang kondisi jalan yang sangat buruk. Tindakan ini mengarah pada kunjungan dari Kementerian PUPR. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Nyoman Suaryana, ditugaskan untuk menilai kondisi jalan.
Kala itu Nyoman menceritakan, bahwa pemerintah berencana untuk merelokasi jalan sepanjang 34 kilometer dari Silangge Sipirok – Simangumban – Taput dengan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, agaknya anggaran yang diajukan mungkin belum ada persetujuan dari DPR RI maupun Kementerian Keuangan RI. Sehingga proses pembebasan lahan menjadi tantangan besar yang mungkin membuat realisasi proyek ini belum dapat dipastikan dalam lima tahun ke depan.
Walau begitu, Bupati Tapanuli Selatan Dolly Pasaribu sempat mengapresiasi perhatian Kementerian PUPR yang ‘konon katanya’ menekankan pentingnya jalan Batu Jomba.
Kerusakan jalan ini telah menyebabkan kemacetan parah dan beberapa insiden kecelakaan yang fatal pada tahun 2014 dan 2018. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga memicu praktik pungutan liar. Warga setempat mengenakan biaya kepada setiap pengendara yang melintas, dengan tarif yang bervariasi antara Rp100 ribu hingga Rp300 ribu. Masalah ini menunjukkan bahwa Jalan Batu Jomba mempengaruhi aspek sosial-ekonomi masyarakat.
Akibat banyak keluhan masyarakat tentang Jalinsum Batu Jomba, agaknya banyak juga masyarakat yang berharap dan berkhayal.
“Masyarakat berharap kepada calon gubernur Bobby Nasution maupun Edy Rahmayadi dapat memberikan solusi konkret, jalan Batu Jomba merupakan urat nadi perekonomian dan mobilitas warga Sumatera Utara, memerlukan perhatian dan sinergi semua pihak untuk mengatasi masalah yang telah berlangsung selama belasan tahun,” ungkap Bang Siregar, salah satu Tokoh pemerhati pembangunan Tabagsel.*
