INformasinasional.com, LANGKAT – Pasca bentrokan antara dua organisasi masyarakat (ormas) di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, pernyataan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pemalang menuai kritik tajam dari Juru Bicara Ormas Perjuangan Wali Sanga Indonesia–Laskar Sabilillah (PWI-LS), Andi Rustono.
Dalam konferensi pers Forkopimda yang digelar Kamis malam (24/7/2025), pasca bentrokan PWI-LS dengan Front Persaudaraan Islam (FPI), disebutkan bahwa kondisi Pemalang telah kembali kondusif. Namun, narasi tersebut justru dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.
“Pernyataan Forkopimda itu membuat FPI semakin jumawa. Padahal, masyarakat masih trauma dan korban dari pihak kami belum sepenuhnya tertangani. Negara seharusnya tegas terhadap kebangkitan kembali FPI, bukan justru terlihat berada di panggung yang sama,” tegas Andi Rustono, Selasa (29/7/2025).
Andi menilai aparat kepolisian dan TNI tidak boleh lagi bersikap reaktif dan menunggu korban berjatuhan. Ia juga menyoroti kehadiran Bupati Pemalang di acara FPI, yang dinilainya kontra-produktif di tengah penolakan publik.
“Kehadiran bupati di panggung FPI adalah tindakan yang tidak tepat. Saat rakyat menolak, pemimpin daerah seharusnya mendengar suara masyarakat, bukan memberi legitimasi,” ujarnya.
Senada dengan Andi, Ketua PWI-LS Kabupaten Pemalang, Wahyudin, menuding Forkopimda gagal mengelola komunikasi publik. Menurutnya, pernyataan bahwa situasi telah aman tidak mencerminkan kondisi korban yang masih dirawat, bahkan ada yang mengalami luka berat di kedua mata akibat serangan senjata tajam.
“Konferensi pers Forkopimda itu seperti menutupi luka kami dengan perban yang tidak steril. Terlihat rapi di luar, tapi justru menginfeksi luka yang ada,” kata Wahyudin.
Wahyudin juga menekankan bahwa trauma korban dan rasa ketidakadilan di tubuh PWI-LS belum tertangani. Ia meminta aparat kepolisian memetakan wilayah rawan bentrokan agar insiden serupa tidak terulang.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, dalam konferensi pers berjanji menanggung biaya pengobatan korban dan menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, hingga kini PWI-LS menilai belum ada langkah nyata.
“Janji pemerintah soal biaya pengobatan kami hargai. Tapi soal keadilan, sampai hari ini belum ada satu pun pelaku kekerasan yang ditangkap secara transparan, khususnya dari pihak yang membawa senjata tajam saat bentrokan,” tegas Wahyudin.
PWI-LS mendesak kepolisian bergerak cepat, memproses hukum pelaku kekerasan tanpa tebang pilih, serta mengusut tuntas insiden yang dinilai mencoreng rasa aman masyarakat Pemalang.
Reporter: Ragil Surono
