INformasinasional.com, Labuhanbatu – Ketika para pejabat Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu asik mashyuk berpesta merayakan hari jadi daerah itu, namun bukan berarti memiliki usia ke-80 Kabupaten tersebut mampu melepas warganya dari garis kemiskinan. Tengoklah di sejumlah sudut kota, kemiskinan masih tampak kontras adanya. Bahkan, gelandangan dan pengemis (gepeng) masih ada di mana-mana..!
Lapangan Ika BIna di kawasan jalan MH Thamrin, Rantauprapat menjadi lokasi seremonial, Sabtu 18 Oktober 2025. Pesta perayaan Kabupaten Labuhanbatu menjadi sebuah daerah berpemerintahan yang sah digelar sejak 17 Oktober 2025, sehari sebelumnya. Pernak pernik acara mewarnai. Agenda pun menjadi panduan kegiatannya.
Sosok Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita kontras mengenakan baju kebesaran seorang pejabat. Di dada kanannya, mengenakan logo burung garuda yang tergantung rapi. Seirama dengan Wakil Bupati, Jamri juga mengenakan hal serupa.
Di barisan lain, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga tampak larut dengan suasana riang gembira. Dengan keterbatasan alokasi anggaran daerah, acara didesain semaksimal mungkin. Bahkan, mengantisiapsi kemacetan kenderaan, arus lalulintas dari dan ke lokasi acara juga dilakukan rekayasa.
Tapi dibalik kemegahan acara HUT ke-80 Pemkab Labuhanbatu yang nota bene menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu, sejumlah gepeng dan anak jalanan masih berkeliaran di ruas jalanan kota Rantauprapat.
Mengesankan, kondisi kontras warna kehidupan yang dialami para warga. Para pejabat menikmati hasil kutipan pajak, rakyat miskin mesti melarat dalam kehidupan yang sekarat.
Longoklah, di kawasan tugu simpang empat, Rantauprapat. Yakni, perempatan jalan Ahmad Yani, Sudirman, Diponegoro dan Martinus Lubis, tak jarang menjadi pusat lokasi berkeliarannya para warga dan anak jalanan.
Sebahagian, berkehidupan dengan bermata pencaharian sebagai pemulung. Juga, Anak-anak jalanan yang mengharap hibah pengguna jalan. Serta, dihiasi para gepeng yang bergelimpang di emperan pertokoan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu, 14 Oktober 2025 merilis angka kemiskinan Kabupaten Labuhanbatu pada Maret 2025 mencapai 7,37 persen dari jumlah penduduknya. Angka kemiskinan ini setara dengan 40,49 ribu jiwa.
Memang, dibanding tahun sebelumnya 2024 mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin yaitu dari 7,84 persen pada Maret 2024. Angka kemiskinan jadi berkurang sekitar 1,96 ribu jiwa.
Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp575.408 per kapita per bulan, meningkat 3,32 persen bila dibandingkan dengan Maret 2024. Peningkatan tersebut di bawah peningkatan Sumatera Utara yang sebesar 3,76 persen.
Pada periode Maret 2024 – Maret 2025, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 turun dari 0,83 pada Maret 2024 menjadi 0,66 pada Maret 2025, sementara P2 turun dari 0,13 pada Maret 2024 menjadi 0,11 pada Maret 2025.
Respon Pemkab
Mendapati kondisi ini, Pemkab Labuhanbatu akan terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya wilayah-wilayah ketahanan pangan yang berada di pesisir pantai, baik melalui perbaikan-perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi, hingga menggelar pasar murah dalam menjaga kestabilan pasokan harga pangan.
Bupati Labuhanbatu mengucapkan terimakasih kepada BPS Labuhanbatu. Ia mengatakan akan memberikan dukungan penuh dan membuka akses yang selebar-lebarnya kepada BPS untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah Kabupaten Labuhanbatu.
“Terimakasih kami ucapkan kepada Kepala BPS Labuhanbatu. Kami siap membuka akses kepada BPS untuk menjalankan tugas di Kabupaten Labuhanbatu,”ucapnya.
Kondisi faktual yang terjadi, memantik komentar dari pegiat sosial. Menjadi kritik dan masukan yang selaiknya menempah para pejabat untuk memiliki kebijakan yang lebih baik.
Misalnya, Ketua Dewan Pembina Pusat LSM GARI, Akhmat Saipul Sirait, memberikan pernyataan keras dan profesional terkait kondisi ini.
“Pemerintah boleh merayakan hari jadi, tapi jangan buta hati terhadap rakyat miskin. Perayaan di atas penderitaan rakyat bukanlah kebanggaan — itu tamparan moral bagi penguasa daerah. Pemerintah harusnya fokus mengentaskan kemiskinan, bukan menonjolkan kemewahan di depan rakyat yang lapar,” tegas Akhmat.
Ia juga menambahkan bahwa perayaan seperti ini bisa menjadi simbol ketimpangan sosial bila tidak dibarengi keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil. “Ketika pejabat larut dalam pesta, di saat yang sama anak-anak jalanan mencari receh untuk hidup. Ini bukan sekadar ironi, ini bukti negara belum sepenuhnya hadir. Kami LSM GARI akan mengawal kebijakan Pemkab Labuhanbatu agar tidak melupakan tanggung jawab sosialnya,” lanjutnya.
Malah, lanjut Ahmad LSM GARI mendesak Pemkab Labuhanbatu untuk membuka secara transparan berapa besar anggaran perayaan HUT ke-80. Kemudian, mengalihkan sebagian anggaran seremonial ke program nyata penanggulangan kemiskinan.
“Melibatkan masyarakat sipil dan LSM dalam pengawasan kebijakan pembangunan daerah dan memastikan program ketahanan pangan dan pasar murah benar-benar menyentuh masyarakat miskin, bukan sekadar formalitas seremonial,” cecarnya. (FDH)
Discussion about this post