INformasinasional.com, HUMBAHAS — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menyalakan sirene peringatan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tak boleh jadi ladang bancakan. Dari Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (26/3/2026), ia bicara blak-blakan, transparansi bukan pilihan, tapi harga mati.
Didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pria yang akrab disapa “Bang Ara” itu mengingatkan seluruh pemangku kepentingan, awasi setiap rupiah, setiap paku, setiap bata dalam program bedah rumah.
“Kalau ada pungli, laporkan. Jangan diam. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor,” kata Ara dengan nada keras, menantang publik ikut mengawasi.
Ia menegaskan, penerima bantuan BSPS tidak boleh dipungut biaya apa pun termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Penghasilan (PPh). Program ini, kata dia, ditujukan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, buruh kasar, tukang becak, petani, hingga pekerja berpenghasilan dibawah UMR.
“Ini program untuk rakyat kecil. Jangan dikotori,” tegasnya.
Lebih jauh, Ara membocorkan ambisi besar pemerintah dibawah Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2026, program bedah rumah tak sekadar memperbaiki hunian reyot, tapi juga menyasar rumah adat, simbol identitas yang selama ini luput dari perhatian.
Di Humbahas saja, dari 457 unit rumah yang akan dibedah, 57 diantaranya adalah rumah adat. Secara nasional, targetnya tak main-main, 400 ribu unit rumah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp 9 triliun, sekaligus menyerap sedikitnya 25 ribu tenaga kerja.
Namun Ara tak sekadar menjanjikan angka. Ia juga memberi ultimatum kepada Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan. April 2026 menjadi tenggat.
“Saya tagih. Harus mulai. Kalau ada masalah, telepon saya langsung,” katanya, tanpa basa-basi.
Disisi lain, Tito Karnavian menyebut program bedah rumah sebagai wajah nyata kehadiran negara. Ia bahkan memuji Humbahas yang dinilai berhasil menekan dampak bencana dan kemiskinan. “Ini program nasional. Rumah layak huni bukan kemewahan, tapi hak dasar,” katanya.
Data yang dipaparkan pemerintah daerah justru memperlihatkan urgensi yang mencolok: sekitar 9.047 kepala keluarga di Humbahas belum memiliki rumah, sementara 6.400 unit rumah lainnya tak layak huni. Angka-angka itu seperti tamparan keras bagi realitas pembangunan.
Ditengah sorotan itu, Bupati Oloan berharap kuota BSPS untuk daerahnya ditambah. “Masyarakat sangat membutuhkan. Kami berharap perhatian lebih besar ke depan,” katanya.
Sementara itu, Kementerian PKP memastikan setiap penerima BSPS mendapat bantuan Rp20 juta untuk peningkatan kualitas rumah. Prosesnya, diklaim, melalui mekanisme pendampingan, survei, hingga pelaporan ketat oleh tenaga fasilitator lapangan.
Namun satu pesan paling nyaring dari kunjungan ini tak bisa diabaikan: program bedah rumah kini berada di bawah sorotan publik. Transparansi bukan lagi jargon, melainkan ujian.
Dan seperti peringatan Ara, jika ada yang bermain dibalik proyek ini, rakyat kini diminta tak lagi diam.
Reporter: Glen V/Karmawan Silaban
Discussion about this post