Seperti yang diutarakan Mulyono, seorang warga Dusun 12 Bukit Pelita Desa Bukit Selamat, Besitang, ianya meminta kepada Donny Setha selaku Wakil Ketua DPRD Langkat yang dianggap mampu untuk merealisasikan aspirasi yang mereka sampaikan.
Mulyono mengeluh air di dusun 12 dan dusun 4 yang telah di bor sedalam 150 meter, tetapi belum didapat air. Ia menduga kekeringan ini disebabkan 4 pabrik yang beroperasi di daerah itu.
Terhadap keberadaan pabrik ini, Mulyono berharap ada perhatian pihak pabrik terhadap masyarakat sekitar karena asap pabrik begitu pengap dirasakan warga.
“Tolong back up kami, ini demi kepentingan anak-anak kami dimasa yang akan datang,” pinta Mulyono.
Sedangkan masalah PKH yang dikeluhkan Rohani Simanjuntak, warga dusun 11, yang mana dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah. Padahal ia termasuk keluarga miskin.
“Ada warga yang kaya tetapi mendapatkan PKH, sedangkan warga miskin tidak dapat PKH,” sebut Rohani yang mengaku mewakili warga yang tidak dapat bantuan PKH.
Terhadap permasalahan PKH ini, Korcam PKH Besitang yang turut hadir dalam reses memberikan penjelasan bahwa bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan bantuan bersyarat. Jadi masyarakat harus punya data-data pribadi yang benar. Seperti di KTP menyebutkan pekerjaan wiraswasta, maka hal ini tidak termasuk kategori yang bisa mendapatkan bantuan PKH.
Selain itu, data-data warga harus masuk terlebih dahulu dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), karena semua bantuan dari pemerintah pusat mengambil data dari DTKS.
Menyikapi permintaan air bersih yang diinginkan warga, Donny Setha akan mengupayakan sumur bor masuk ke Desa Bukit Selamat. “Saya akan usulkan permintaan sumur bor ini,” kata Donny Setha.
Menanggapi permasalahan pabrik yang dikeluhkan warga, Donny berjanji akan membentuk tim dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berwenang terhadap izin-izin, serta akan mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat sekitar.
“Saya akan tinjau layak atau tidak layak pabrik itu berdiri, kalau menyalahi maka akan kita tindak,” tegas Donny Setha selaku politisi Partai Gerindra itu.
Dalam reses ini, Donny Setha mengingatkan, warga untuk tertib administrasi kependudukan dengan selalu berkoordinasi ke pihak pemerintahan desa, sehingga dimasa yang akan datang tidak ada lagi persoalan seperti yang disampaikan warga.
(misadi)
Discussion about this post