INformasinasional.com, LANGKAT – Kabupaten Langkat kini tengah menghadapi badai keuangan terbesar sepanjang sejarah berdirinya. Tahun Anggaran (TA) 2024 meninggalkan luka mendalam defisit anggaran mencapai Rp 243 miliar, jumlah fantastis yang menyulut kemarahan publik dan menjadi perdebatan sengit di gedung DPRD Langkat.
Ditengah pusaran masalah ini, nama Faisal Hasrimy MAP, yang baru saja usai sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat dan kini menduduki posisi Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, menjadi simbol kepemimpinan yang dinilai gagal dan meninggalkan jejak penuh kontroversi.
Rapat Paripurna DPRD Langkat pada Senin (7/7/2025) menjadi ajang pembongkaran besar-besaran kondisi keuangan daerah. Angka-angka yang dibacakan dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2024 mengejutkan banyak pihak.
Pendapatan daerah tahun itu tercatat hanya Rp 2,529 triliun, sementara belanja melonjak tak terkendali hingga Rp 2,772 triliun. Realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp 2,645 triliun, atau 95,42% dari pagu yang dianggarkan.
“Defisit Rp 243 miliar ini bukan sekadar angka, tapi sejarah kelam bagi Langkat. Selama puluhan tahun saya duduk di DPRD, tak pernah ada defisit sebesar ini,” ungkap seorang anggota DPRD dengan nada getir.
Kondisi ini memaksa Ketua DPRD Langkat Seribana Peranginangin menskors rapat hingga 25 Juli 2025. Ia berharap pembahasan lanjutan dapat menemukan solusi atas krisis keuangan yang mengancam stabilitas daerah.
Sementara, Iskandarsyah Bagian Keuangan dan Aset Pemkab Langkat, ketika dihubungi melalui WhatsAppnya Rabu (9/7/2025) mengatakan, pihaknya belum bisa berkomentar karena belum bisa ditemui.
“Saya lagi ada tamu bang, mendampingi pihak Imigrasi, karena di Langkat mau didirikan kantor Keimigrasian. Nanti kita kontak-kontak ya bang,” kata Iskandar.
Jejak Pemborosan Smartboard dan Mobiler Rp 158 Juta yang Mangkrak
Dibalik defisit yang membengkak, publik juga dibuat geram oleh pengadaan smartboard dan mobiler sekolah yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah. Harga satu unit smartboard yang mencapai Rp 158 juta kini dipertanyakan efektivitasnya.
“Alatnya hanya jadi pajangan. Jaringan internet tidak ada, guru-guru tidak dilatih menggunakannya. Kami terpaksa menyimpannya di ruang kepala sekolah,” ungkap seorang guru SMP negeri di Langkat, yang meminta namanya dirahasiakan karena takut tekanan.
Investigasi awal menunjukkan banyak sekolah penerima bantuan teknologi ini memang tidak siap secara infrastruktur. Akibatnya, puluhan unit smartboard mangkrak digudang sekolah, menumpuk bersama mobiler yang juga tidak terpakai maksimal.
Publik curiga pengadaan smartboard dan mobiler hanyalah puncak gunung es dari dugaan penyalahgunaan anggaran yang lebih besar. Informasi yang beredar menyebut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mulai melirik kasus ini.
Nama mantan Kadis Pendidikan Langkat Syaiful Abdi, yang telah divonis 3 tahun penjara dalam kasus suap PPPK 2023, kembali muncul ke permukaan. Namun banyak pihak menduga Syaiful hanyalah “kambing hitam”.
“Waktu pengadaan smartboard itu, Syaiful sedang sibuk menghadapi proses hukum PPPK. Lalu siapa aktor utamanya? Mengapa ada nama-nama lain yang tampaknya ‘terlindungi’?” sindir seorang aktivis anti-korupsi Langkat.
Nama lain yang disebut-sebut berperan besar adalah Supriadi, pejabat yang kala itu memiliki kewenangan dalam proses pengadaan. Namun hingga kini, publik melihat tidak ada upaya serius untuk memeriksa keterlibatannya.
Menanggapi hal itu, tokoh masyarakat Langkat, Syafril SH MHum mantan anggota DPRD Langkat yang juga mantan Ketua DOC PDI-P Langkat dan sebagai Praktisi Hukum, tak segan menyebut Faisal Hasrimy gagal total memimpin Langkat.
“Beliau meninggalkan legacy yang buruk. APBD triliunan rupiah tidak menghasilkan pembangunan signifikan, malah menyisakan defisit raksasa dan proyek-proyek mangkrak. Kami mendesak Kejatisu mengusut dugaan korupsi ini sampai ke akar,” tegas Syafri.
Dikatakannya, DPRD Langkat apa tugasnya. “Kok baru sekarang mengemuka ada ketekoran Rp 243 miliar kas keuangan Langkat. Seharusnya KPK sudah bisa mendengar dan mengarah ke Langkat. Kalau Aparat Penegak Hukum (APH) bungkam, ada apa ini?” Tegas Syafril SH.
Ironisnya, menjelang akhir 2024, saldo kas Pemkab Langkat tercatat hanya Rp 49,5 miliar. Jumlah ini jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan operasional pemerintah daerah di awal tahun 2025.
Seorang pegawai Pemkab yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekhawatirannya. “Dana kas menipis. Awal tahun biasanya kita butuh anggaran untuk gaji dan operasional. Kalau seperti ini, mau tidak mau akan ada program yang dikorbankan,” ujarnya.
Faisal Hasrimy dan Jabatan Baru: Hadiah atau Perlindungan?
Ditengah gejolak ini, publik menyoroti promosi Faisal Hasrimy kejabatan Kadis Kesehatan Sumut. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini bentuk penghargaan atas kinerjanya di Langkat, atau justru cara “mengamankan” dirinya dari potensi penyelidikan lebih dalam?
“Kalau kita lihat pola didaerah lain, seringkali pejabat yang bermasalah justru dipindahkan keposisi strategis di provinsi. Publik wajar curiga,” kata seorang pengamat politik Sumut.
Defisit anggaran dan dugaan pemborosan kini menjadi bola panas yang bergulir liar ditengah masyarakat Langkat. Publik berharap Kejatisu dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam.
“Jangan sampai ini jadi cerita pahit yang berulang setiap tahun. Kami menantikan ada pejabat yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar seorang aktivis muda di Stabat.
Langkat kini berdiri di persimpangan. Warisan masalah yang ditinggalkan Faisal Hasrimy harus dihadapi dengan keberanian oleh pemerintah daerah yang baru, sekaligus menjadi ujian integritas bagi aparat penegak hukum.
Apakah kasus ini akan dibongkar hingga ke akar? Ataukah hanya akan menjadi sejarah kelam yang kembali dikubur dalam-dalam? Semua mata masyarakat kini tertuju pada Langkat menunggu apakah keadilan benar-benar ada, atau sekadar menjadi harapan kosong.
(MisnoAdi)
