INformasinasional.com, Jakarta — Pemerintah mulai memainkan rem darurat. Lonjakan harga minyak dunia akibat bara konflik Timur Tengah memaksa negara ini menghitung ulang setiap tetes bahan bakar. Hasilnya, skema kerja digeser. Satu hari dalam sepekan, pegawai diminta bekerja dari rumah.
Usulan itu datang dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Nada bicaranya tegas, meski implikasinya panjang.
“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas work from home satu hari dalam lima hari kerja,” kata Airlangga, Kamis (19/3/2026).
Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini sinyal, negara sedang menahan beban. Pemerintah tak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mendorong sektor swasta dan pemerintah daerah ikut menyesuaikan ritme kerja.
Rencana ini akan digulirkan setelah Lebaran. Namun hingga kini, detail pelaksanaannya masih digodok. Waktunya belum dipatok. Durasi kebijakan pun masih menggantung, sepenuhnya bergantung pada seberapa lama konflik global terus memanaskan harga energi.
Dibalik itu, pemerintah mengincar penghematan besar. Satu hari WFH diklaim bisa memangkas konsumsi bahan bakar hingga seperlima dari penggunaan harian. Suatu angka yang terdengar ambisius, sekaligus membuka pertanyaan, seberapa realistis?
Diparlemen, keraguan mulai mengemuka. Anggota DPR RI, Muhammad Khozin, mengingatkan agar kebijakan ini tidak tergesa-gesa. “Harus dikaji presisi. Jangan hanya mengejar efisiensi BBM, tapi lupa efektivitas layanan masyarakay dan dampak ekonomi masyarakat,” katarnya, Jumat (20/3/2026).
Khozin menyinggung pengalaman masa pandemi COVID-19 sebagai cermin. WFH pernah menjadi solusi, tetapi juga menyisakan problem, produktivitas timpang, layanan publik tersendat, hingga kesenjangan akses teknologi. Ia bahkan menilai skema satu hari WFH dalam sepekan bisa jadi terlalu “ringan” untuk menghasilkan dampak signifikan. Jika tujuannya menekan konsumsi BBM, pendekatan parsial seperti ini berisiko setengah hati.
Alih-alih sekadar memindahkan tempat kerja, Khozin mendesak pemerintah membidik akar persoalan, mobilitas.
Kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, Bandung, hingga Surabaya disebut sebagai episentrum pemborosan energi dan sekaligus kunci penghematan. “Kalau transportasi publik didesain nyaman dan aman, ASN dan pekerja swasta akan beralih. Dampaknya jauh lebih besar, bukan hanya hemat BBM, tapi juga menekan polusi,” katanya.
Dititik ini, WFH bukan lagi sekadar opsi kerja fleksibel. Ia berubah menjadi alat kebijakan dalam menghadapi tekanan global. Namun seperti pisau bermata dua, efektivitasnya bergantung pada ketepatan desain, dan kesiapan ekosistem.
Pemerintah kini berada dipersimpangan, antara efisiensi cepat atau reformasi mendasar. Sementara masyarakat menunggu, satu hal sudah jelas, krisis energi global mulai merembes kemeja kerja, bahkan keruang tamu rumah.(misn’t)
Discussion about this post