INformasinasional.com-LANGKAT. Proses pembangunan pelabuhan Pangkalansusu di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terus berjalan dan pada tahap-tahap teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan ungkapan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalansusu Merdi Loi SE MM kepada Bupati Langkat H Syah Afandin SH pada 16 April 2025 lalu.
Menanggapi pembanguan tersebut, Ketua Yayasan Pelestari Alam Indonesia (YPAI) Tengku Kendy Hamzah ST menyebut, pembangunan pelabuhan Pangkalansusu harus dengan konsep Waterfron City untuk menjaga ekosistem biota laut. Artinya, terintergrasi dengan hutan mangrove untuk menjaga ekologi dan biota laut.
“Waterfront City yang terintegrasi dengan hutan mangrove dapat menjadi konsep pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah Pangkalanpusu,” kata Tengku Kendy Hamzah, Minggu (26/4/2025) di Pangkalansusu.
[irp posts=”39649″ ]
Dijelaskan Tengku Kendy Hamzah, pelestarian hutan mangrove mengintegrasikan waterfront city dengan hutan mangrove, dapat membantu melestarikan ekosistem mangrove yang penting untuk keanekaragaman hayati dan perlindungan pantai. Kemudian hutan mangrove dapat membantu mengendalikan banjir dan mengurangi risiko kerusakan akibat badai.
Disamping itu, waterfront city yang terintegrasi dengan hutan mangrove dapat menjadi destinasi wisata yang menarik, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui jasa pariwisata, penginapan, dan kuliner.
“Disektor pengembangan Industri, kawasan waterfront city dapat menjadi pusat industri yang berkelanjutan, seperti industri perikanan, pengolahan hasil laut, dan kerajinan lokal. Sedangkan dibidang peningkatan nilai properti, waterfront city yang terintegrasi dengan hutan mangrove dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pajak dan sewa,” katanya.
Untuk kualitas hidup, pembangunan waterfront city yang terintegrasi dengan hutan mangrove dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui penyediaan fasilitas umum, seperti taman, jalur pedestrian, dan pusat komunitas.
“Karena berimplementasi dan melibatkan semua stakeholders, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan swasta, dalam perencanaan pembangunan waterfront city yang terintegrasi dengan hutan mangrove. Pengelolaan lingkungan mengimplementasikan pengelolaan lingkungan yang efektif untuk melestarikan hutan mangrove dan mengurangi dampak negatif pembangunan,” kata Tengku Kendy lagi.
Diketahui, proses pengembangan pelabuhan Pangkalansusu di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, terus berjalan. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalansusu, Merdi Loi SE MM, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mengurus tahap-tahap teknis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan pelabuhan ini, Merdi Loi melakukan audiensi dengan Bupati Langkat, H Syah Afandin, SH, pada 16 April 2025. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana teknis dan potensi manfaat yang akan dihasilkan dari pengembangan pelabuhan strategis ini.
“Jika pelabuhan ini beroperasi, akses transportasi laut akan semakin terbuka dan lancar. Ini akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami berharap kehadiran pelabuhan ini dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang, serta mendukung hasil pertanian dan perikanan masyarakat Langkat,” ujar Merdi.
Mendukung upaya tersebut, Bupati Langkat, H Syah Afandin, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya proyek ini sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengembangan Pelabuhan Pangkalansusu akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan sektor maritim, dan memperkuat posisi Langkat sebagai wilayah potensial di kawasan Pantai Timur Sumatera,” ujar Syah Afandin optimistis.
Rencana pembangunan pelabuhan umum di Pangkalansusu sejatinya telah dicanangkan sejak tahun 2002, pada masa kepemimpinan almarhum H. Syamsul Arifin, SE, sebagai Bupati Langkat. Namun berbagai kendala teknis membuat proyek tersebut belum terealisasi hingga kini.
Merdi Loi menegaskan, pihaknya terus berupaya menuntaskan semua proses administrasi dan teknis, agar proyek strategis ini segera dapat diwujudkan. Jika berhasil, pelabuhan Pangkalansusu diprediksi menjadi pelabuhan terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Belawan.
Kehadiran pelabuhan umum di Pangkalansusu diharapkan dapat menarik investasi asing, sekaligus mempercepat pertumbuhan berbagai sektor unggulan. Pelabuhan ini akan memudahkan pengiriman komoditas dari Provinsi Aceh dan Langkat sendiri, tanpa harus melalui Pelabuhan Belawan yang jaraknya jauh. Dengan demikian, biaya logistik akan lebih efisien, memberikan keuntungan lebih bagi para pelaku usaha.
Selain itu, pelabuhan ini juga akan menjadi pintu gerbang ekspor bagi komoditas utama seperti crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, serta membuka peluang ekspor berbagai hasil pertanian, perikanan, dan industri lainnya. Dampaknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Langkat dari sektor pelabuhan diproyeksikan akan mengalami lonjakan signifikan.
Pengembangan pelabuhan Pangkalansusu juga akan menghidupkan kawasan industri Langkat (KIL), membuka peluang agrowisata dan agrobisnis, serta meningkatkan daya tarik investasi di berbagai sektor lainnya. Hasil laut dari Aceh dan Langkat dapat ditampung dan diolah di kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan ini.
Disektor pariwisata, potensi wisata bahari di sekitar Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalansusu, juga mulai disiapkan untuk dikembangkan. Jika berjalan sesuai rencana, Pangkalansusu tak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi maritim, tetapi juga destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara.(Misnoadi)
