INformasinasional.com – BATU BARA. Carut marut seleksi CASN Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2023 Kabupaten Batu Bara, memasuki babak baru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
Kuasa hukum guru honorer Batu Bara, Zamal Setiawan SH & Partner meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan untuk menolak eksepsi tergugat karena dinilai tidak relevan serta meminta PTUN untuk memerintahkan tergugat untuk menarik objek perkara surat pengumuman Nomor: 810/8476/2023 dan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan kembali SK tentang pengumunan hasil akhir seleksi CASN PPPK Pemkab Batu Bara tahun 2023 dan memasukan nama/menambahkan nama kliennya Suhariyati dan Sumira.
Dalam sidang ini tergugat yakni, mantan Bupati Batu Bara Ir H Zahir MAP dan panitia seleksi penerimaan PPPK batu Bara formasi 2023, berdasarkan SK Bupati Nomor :760/BKPSDM/2023 tertanggal 15 September 2023, yaitu: Penanggungjawab Sekda Norma Deli Siregar, Ketua Asisten Administrasi dan Umum, Sekretaris Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Aparatur Batu Bara, dan anggota (Kadisdik, Kepala Dinas Kesehatan, Kadishub dan Pertanian, Direktur RSUD Batu Bara dan Kabag Hukum Sekda Batu Bara).
[irp posts=”26793″ ]
Sedangkan tim pengawas, terdiri dari Inspektur Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Berdasarkan fakta hukum, sambung Zamal, tergugat Bupati tidak mempunyai hak dan wewenang menetapkan siapa yang lulus seleksi, termasuk menetapkan jumlah PPPK yang dibutuhkan.
Dan yang menetapkan atau berwenang adalah Panitia Seleksi.
Zamal mengatakan, argumentasi tergugat tidak relevan, sebagaimana pasal 38 ayat (I) Peraturan Kemenpan RB Nomor 14 tahun 2023, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk jabatan fungsional.
Oleh karena itu, harus dipahami tentang Peraturan Kemenpan Nomo 14 tahun 2023 untuk jabatan fungsional adalah regulasi yang mengingat bagi panitia seleksi nasional/instansi pusat jika akan menggelar seleksi kompetensi teknis tambahan.
Hal ini ditegaskn dalam pasal 32 ayat (I) “Instansi Pusat dapat melaksanakan seleksi komptensi teknis tambahan dengan menambahkan paling sedikit 1 jenis tes setelah mendapatkan persetujuan Menteri”.
Sedangkan pada pelaksanaanya seleksi kompetensi teknis tambahan yang dilakukan instansi pemerintah daerah diatur lebih khusus dengan mempedomani Keputusan Kemendikbud Ristek nomor :289/M/2023, tetang pedoman pelaksanaan seleksi komptensi tamabahan bagi peserta PPPL untuk jabatan fungsional guru instansi daerah 2023.
Tidak ada kewenangan panitia seleksi nasional untuk membatalkan hasil pelaksanaan seleksi tambahan, sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat, justru pengesahan dan penerimaan CASN PPPK berbasis hasil akhir pelaksanaan seleksi komptenesi. Dan ini ditegaskan dalam pasal 22 ayat (3) peraturan BKN nomor 1 tahun 2019.
Berdasarkan hal ini, sambung Zamal, maka Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus berperkara.
Sebab, objek sengketa ini mengakibatkan kerugian bagi penggugat, termasuk hilangnya kesempatan penggguhat untuk diangkat sebagai CASN PPPK di lingkungan Pemkab Batu Bara.
Zamal juga menolak dalil tergugat yang menyebutkan gugatan penggugat (Shuhariyati dan Sumira) dikatakan kadaluarsa dan tidak relevan.
Sebab tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN Medan sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 6 tahun 2018, tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.
Ditegaskan Zamal, gugatan penggugat (Shuhariyati dan Sumira) juga konsisten bawah objek gugatan sudah final, sehingga harus dipahami bahwa adanya perubahan atau perbaikan bersifat formil, namun baik mengubah subtansi materi perkara. Selasa (11/6/24)
Zamal juga menegaskan bahwa tergugat tidak memiliki hak menambahkan para penggugat dalam surat keputusan pengumuman yang barus dengan dasar pal 13 Kemenpan RB nomor: 14 tahun 2023.
Reporter: Eka Suhendra
