INformasinasional.com, NIAS – Rencana pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Gunungsitoli mulai memantik gelombang kritik serius dari berbagai elemen masyarakat. Ditengah kondisi ekonomi warga yang dinilai masih tertekan dan tingginya angka pengangguran, proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu dianggap belum menjadi kebutuhan paling mendesak bagi rakyat.
Sorotan tajam itu datang dari pengamat ekonomi sekaligus tokoh masyarakat Nias di Jakarta, Dr (HC) Yusman Dawolo MKom I, yang akrab disapa Bang YD. Dalam pernyataannya, Senin (25/5/2026),
Bang YD menilai pembangunan MPP berpotensi menjadi proyek ambisius yang tidak selaras dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini.
“Kalau bisa, pembangunan Mal Pelayanan Publik yang anggarannya puluhan miliar itu ditunda dulu. Mungkin empat tahun kedepan, ketika kondisi keuangan daerah sudah lebih kuat dan stabil. Karena yang paling dibutuhkan rakyat hari ini adalah pekerjaan,” tegas Bang YD.
Menurutnya, Pemerintah Kota Gunungsitoli seharusnya lebih fokus pada agenda besar penyelamatan ekonomi rakyat, terutama membuka lapangan kerja bagi generasi muda yang hingga kini masih banyak menganggur meski telah menamatkan pendidikan.
“Banyak anak muda tamat sekolah dan kuliah, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” katanya.
Bang YD menilai pelayanan publik saat ini sejatinya masih dapat berjalan melalui kantor-kantor pemerintahan yang sudah tersedia. Bahkan, jika pemerintah ingin memperkuat kualitas layanan berbasis digital, menurutnya hal itu tidak harus diwujudkan melalui pembangunan gedung baru yang megah dan mahal.
“Pelayanan berbasis digital bisa diakses dari kantor masing-masing instansi, dari rumah masyarakat, bahkan dari mana saja melalui sistem daring. Jadi bukan gedung mewah yang paling utama,” katanya lagi.
Ia mengingatkan, pembangunan MPP dengan skala menengah diperkirakan dapat menghabiskan anggaran sekitar Rp35 miliar. Bahkan jika dibangun dalam konsep besar dan bertingkat seperti disejumlah daerah lain, nilainya bisa membengkak hingga Rp70 miliar.
Ditengah keterbatasan fiskal daerah, Bang YD menilai anggaran sebesar itu jauh lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat.
“Bayangkan jika Rp10 miliar per tahun dialokasikan sebagai program pinjaman modal bergulir untuk anak-anak muda selama tiga tahun. Pemerintah bisa melahirkan ribuan wirausaha muda baru. Dampaknya akan jauh lebih besar terhadap perputaran ekonomi rakyat,” katanya.
Tak hanya menyoroti substansi proyek, Bang YD juga mempertanyakan proses perencanaan pembangunan MPP yang dinilai menimbulkan tanda tanya masyarakat. Ia menyinggung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang baru digelar pada 13 Mei 2026, sementara pembangunan fisik disebut-sebut akan dimulai Juli 2026.
Kondisi tersebut, menurutnya, memunculkan kesan bahwa konsultasi publik hanya bersifat formalitas semata karena keputusan pembangunan seolah sudah ditetapkan sebelumnya.
“Transparansi sangat penting agar proyek besar yang menggunakan uang rakyat tidak menimbulkan kecurigaan publik maupun potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dikemudian hari,” tegasnya.
Bang YD meminta pemerintah membuka secara terang seluruh tahapan proyek kepada masyarakat, mulai dari kajian kebutuhan publik, proses penganggaran, tender proyek, perusahaan peserta lelang, hingga penetapan pemenang tender.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari sejumlah proyek yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai kembali terjadi proyek yang mangkrak atau tidak memberi dampak maksimal, seperti Pasar Humene, Patung Salib, hingga penimbunan laut di bawah Taman Ya’ahowu. Sementara anggarannya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah,” katanya.
Menurut Bang YD, arah pembangunan daerah seharusnya lebih berpihak pada sektor-sektor produktif yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung, seperti pertanian modern, perikanan terpadu, peternakan, UMKM, industri kecil, pelatihan kerja, hingga program pembiayaan usaha bagi generasi muda.
“Ini bukan penolakan terhadap pelayanan masyarakat. Pelayanan publik memang penting. Tetapi kesejahteraan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan jauh lebih penting dan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah,” katanya, tegas.
Reporter: Mareti Tafonao
Editor: Misno
Discussion about this post