INformasinasional.com-NIAS SELATAN. Mareti Tafonao selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 078586 Tanah Baru di Desa Balombaruzo Orahua, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, membatah tudingan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kalangan guru dan wali murid. Tudingan pungli itu dimuat disalah satu media online di Nias.
mengada-ngada bahwasanya Kepala Sekolah SD Tanah Baru, telah mengaku bersalah melakukan pungutan liar kepada sejumlah guru dan wali kelas.
“Tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi mengakui seperti yang diberitakan dalam salah satu media online,” katanya Sabtu (20/7/2024).
[irp posts=”28181″ ]
Mareti Tafonao mengaku belum pernah dikonfirmasi oleh wartawan yang menulis berita tentang dirinya di media online itu, terkait hal dimaksud. Apalagi telah mengakui bersalah.
“Ia mempertanyakan, kepada siapa ia mengakui hal itu,” katanya.
Menurutnya, berita itu adalah tidak benar atau hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak memahami 5W 1H, katanya lagi.
“Saya atas nama Mareti Tafonao SPd selaku Kepala Sekolah, tidak pernah meminta uang kepada guru atau wali kelas di SDN 078586 Tanah Baru. Apalagi telah mengakui hal itu sebagaimana dimuat dalam halaman web nias.kabarpers.id. Setelah saya telusuri media tersebut, dalam boxs redaksi diketahui diduga belum terdaftar di Kemenkumham RI sebagai media apalagi terdaftar di Dewan Pers. Saya juga sudah mencoba menghubungi kontak yang tertera di Box Redaksi untuk memberikan hak jawab, namun tidak tersambung dan juga nama penulis tidak tertera jelas siapa,” tegas Mareti Tafonao kepada Informasinasional.com, Sabtu (20/7/2024).
Ianya juga membenarkan, bahwasanya adanya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat (19/7/2024) perihal laporan orang tua murid, diantaranya beberapa point honor atau gaji guru sebesar Rp100.000/bulan dan terkait guru honor yang masih belum masuk dapodik.
Terkait masalah besaran gaji guru honorer sekolah yang bersumber dari Dana Bos, menurut Mareti Tafonao, besaran itu disesuaikan dengan kemampuan Dana Bos yang diterima dengan ketentuan tidak diperbolehkan melebihi 50% untuk gaji guru honorer. Dan hal itu sudah diberikan pencerahan oleh Dinas Pendidikan melalui penjelasan Kasi PTK pada saat mediasi kepada Ketua Komite, orang tua murid, dan guru yang hadir saat itu.
Terkait guru yang belum masuk di Dapodik, itu sudah menjadi aturan dari Dinas, bahwasanya guru yang pendidikannya SMA tidak bisa masuk dalam Dapodik, kecuali guru yang Sarjana (S1). Dan jika memang ada guru yang kurang gajinya pintu terbuka untuk mencari pekerjaan lain, kata Mareti.
Hasil mediasi yang dilakukan Dinas Pendidikan ditarik kesimpulan, bahwasanya persoalan tersebut dikembalikan kepada Kepala Sekolah untuk mengambil musyawarah dengan Komite, orang tua murid, serta para guru.
“Terkait kesimpulan hasil dari mediasi dari Dinas Pendidikan, maka saya akan duduk bersama dengan pengurus Komite, orang tua murid, serta para guru di SDN 078586 Tanah Baru. Dengan begitu, persoalan yang ada akan terjawab,” sebutnya lagi.
Reporter Mar Tafonao
