INformasinasional.com-JAJARTA. Mahasiswa Pemerhati Korupsi (MPK) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran dinas yang memiliki mekanisme swakelola dan hibah di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan MPK setelah terungkapnya kasus korupsi di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai mencoreng citra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di mata masyarakat.
Koordinator Nasional MPK, Sultan Takdir Maolidi, menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut dan menyerukan langkah tegas dari BPK. “MPK meminta BPK segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan keuangan negara dari tangan-tangan koruptor di lingkungan dinas-dinas di Provinsi Jakarta,” ujarnya, Rabu (22/1/2025)
Sultan menambahkan, pengungkapan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta bisa menjadi indikasi adanya penyimpangan serupa di dinas lainnya. Oleh karena itu, ia mendesak BPK untuk mengaudit secara menyeluruh seluruh dinas yang memiliki anggaran swakelola dan hibah.
“Kami ingin memastikan bahwa uang negara dikelola dengan baik, bukan menjadi bancakan para koruptor,” tegasnya.
Lebih lanjut, MPK juga menyerukan agar Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh, segera memberhentikan kepala-kepala dinas yang terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran lainnya. Menurut Sultan, langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI.
[irp posts=”36404″ ]
“Kami berharap Pj Gubernur Teguh dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan citra Pemprov DKI,” tutup Sultan.
MPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam menangani penyimpangan yang ada, seraya mendorong tindakan nyata untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.(Bobb)
