INformasinasional.com-SOLOK.Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra, SHi, mengenai jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Ramadan 1446 H/2025, menuai kontroversi dan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam di Kabupaten Solok.
Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga seorang ulama, Dr. Dendi, S.Ag, menyoroti kebijakan dalam SE Nomor 800/399/BKSPDM-2025 tersebut. Ia menilai bahwa pengaturan jam istirahat yang ditetapkan dalam surat edaran tidak selaras dengan waktu salat di Kabupaten Solok, sehingga berpotensi menghambat ASN dalam menjalankan ibadah.
[irp posts=”37807″ ]
Menurut Dr. Dendi, dalam surat edaran tersebut, jam istirahat ASN pada Senin hingga Kamis ditetapkan pukul 12.00-12.30 WIB, sedangkan pada hari Jumat pukul 12.30-12.30 WIB. Hal ini menjadi masalah karena waktu Zuhur di Kabupaten Solok baru masuk pada pukul 12.33 WIB, sementara waktu istirahat sudah berakhir pukul 12.30 WIB.
“Kami sangat menyayangkan surat edaran tersebut, karena secara tidak langsung tidak memberikan kesempatan bagi ASN untuk melaksanakan salat Zuhur berjamaah. Terlebih pada hari Jumat, waktu istirahat hanya sampai pukul 12.30 WIB, sementara salat Jumat belum dilaksanakan,” ujar Dr. Dendi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini seharusnya memperhatikan waktu setempat di daerah masing-masing, bukan hanya mengacu pada standar nasional yang mungkin berlaku di daerah lain seperti Jakarta.
“Boleh jadi, SE ini dibuat dengan asumsi bahwa waktu Zuhur di Jakarta masuk pada pukul 12.03 WIB. Namun, Pemda Kabupaten Solok harus mempertimbangkan kondisi lokal agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Surat edaran ini pun mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak berharap Pemda Kabupaten Solok bisa segera meninjau ulang kebijakan ini agar tidak menimbulkan asumsi negatif di tengah umat Islam, khususnya para ASN yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang selama bulan Ramadan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Wakil Bupati Solok terkait polemik ini.
(Laporan: Yudistira)
