INformasinasional.com, MEDAN – Suasana politik nasional kembali menghangat. Dalam sebuah forum bergengsi bertajuk Simposium Nasional “Membedah 8 Tuntutan FPP TNI”, yang digelar Gerakan Islam Pembela (GIP) NKRI di Hotel Madani, Medan, Minggu (27/7/2025), pernyataan tajam dilontarkan langsung oleh tokoh militer senior, Mayjen TNI (Purn) Soenarko.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu secara gamblang menyebut bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam titik nadir. Ia bahkan menuding Presiden Prabowo Subianto tak memiliki keberanian politik untuk menyelesaikan berbagai masalah mendasar bangsa, termasuk dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
“Saya katakan dengan tegas, Indonesia hari ini amburadul. Demokrasi rusak, hukum lemah, dan tata kelola pemerintahan carut-marut. Masalah ini bisa diatasi jika Prabowo berani, tapi kenyataannya dia tidak berani,” tegas Soenarko dari atas mimbar simposium yang dipadati para tokoh nasional, antaranya dari Forum Purnawirawan Prajurit (FPP), seperti Marsekal (Purn) Hanafi Asnan, Mayjen (Purn) Soenarko serta Mayjen (Purn) Hidayat Purnomo, menggerakkan people of power di Sumut untuk menyelamatkan Indonesia.
Soenarko mengungkapkan bahwa dirinya telah secara langsung meminta kepada Presiden Prabowo untuk diberi mandat mengusut tuntas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia bahkan mengklaim sanggup membuktikan keasliannya hanya dalam waktu seminggu.
“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo: beri saya wewenang, saya akan buktikan dalam seminggu. Tapi sayangnya, beliau tidak berani. Ini menjadi polemik nasional yang tak pernah selesai karena ketakutan untuk menyentuh kebenaran,” ujarnya lantang.
Dorongan Pemakzulan Gibran dan Evaluasi Bobby Nasution
Simposium yang berlangsung selama sehari itu juga menghasilkan sejumlah rekomendasi tajam yang dibacakan oleh Ketua Umum GIP NKRI, Masri Sitanggang. Salah satu poin terkuat adalah desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pengusutan dugaan korupsi terhadap Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, yang notabene merupakan kerabat dekat Jokowi.
Rekomendasi tersebut muncul berdasarkan kajian para pakar yang hadir, seperti Dr Marwan Batubara, Prof Ridha Dharmajaya, dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka menilai keterpilihan Gibran cacat konstitusi dan dinilai produk rekayasa politik oligarkis.
“Kita meminta MPR segera mengambil langkah konstitusional untuk mengganti Wakil Presiden dan mengevaluasi kepala daerah yang bermasalah. Ini demi menyelamatkan masa depan bangsa,” tegas Masri.
5 Rekomendasi Strategis
Simposium juga melahirkan lima rekomendasi strategis untuk reformasi menyeluruh dalam tata negara, antara lain:
- Reformasi Konstitusi dan Demokrasi
Mendesak evaluasi hasil amandemen UUD 1945 serta pengembangan sistem demokrasi yang lebih partisipatif, dengan komposisi parlemen 50% partai politik, 25% profesi, dan 25% masyarakat sipil. - Reshuffle Kabinet dan Koreksi Wapres
Mendorong Presiden melakukan reshuffle terhadap menteri atau pejabat yang terindikasi korupsi serta penggantian Wapres melalui MPR. - Penertiban SDA dan Reforma Agraria
Menyerukan audit besar-besaran atas izin pertambangan (IUP), penertiban lahan eks-HGU dan sawit, serta perlindungan masyarakat adat dari dampak eksploitasi sumber daya alam. - Reformasi Kepolisian
Mengembalikan Polri di bawah Kemendagri sesuai amanat UUD 1945 dan membentuk lembaga pengawas independen untuk menjamin fungsi Kamtibmas yang bebas dari politisasi. - Anti Dinasti dan Oligarki Lokal
Mendorong audit terhadap kepemimpinan daerah yang terindikasi konflik kepentingan, seperti Pemerintahan Kota Medan (2021–2024) dan Pemprov Sumut (2024–2029). Serta mendesain ulang regulasi Pilkada agar adil dan bebas dari politik dinasti.
Tidak hanya berhenti pada analisa dan rekomendasi, tokoh-tokoh militer yang hadir, termasuk Marsekal (Purn) Hanafi Asnan dan Mayjen (Purn) Hidayat Purnomo, turut mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama people of power di Sumatera Utara, untuk bersatu menyelamatkan masa depan Indonesia.
“Simposium ini bukan hanya forum diskusi. Ini panggilan untuk bertindak. Kita tak bisa lagi diam melihat bangsa ini dikendalikan oleh segelintir elit yang menindas suara rakyat,” ujar Hanafi Asnan.(sumber: MBD)*
Catatan
Pernyataan yang dimuat dalam artikel ini adalah tanggapan dari para tokoh dalam forum publik dan sepenuhnya merupakan pendapat narasumber. Setiap tuduhan atau dugaan yang disebutkan merupakan bagian dari wacana yang berkembang dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian sesuai koridor hukum yang berlaku.*
