INformasinasional.com, Jakarta — Nyawa dua manusia melayang sia-sia. Irene Sokoy, ibu hamil asal Kampung Hobong, Jayapura, dan bayi dalam kandungannya meregang nyawa setelah ditolak empat rumah sakit di Papua. Tragedi ini memantik kemarahan publik, dan kini DPR ikut turun tangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut peristiwa tersebut sebagai tamparan keras wajah layanan kesehatan nasional. Ia menuntut Kementerian Kesehatan mengusut tuntas bobroknya sistem pelayanan yang menelan korban jiwa itu.
“Saya ikut prihatin dan marah. Ini menyangkut nyawa manusia! Bagaimana mungkin seorang ibu hamil ditolak empat rumah sakit hingga meninggal?” ujar Yahya, Selasa, 25 November 2025.
Yahya menegaskan, dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak ada satu pun rumah sakit boleh menolak pasien, terlebih pasien tidak mampu karena iurannya telah ditanggung pemerintah.
“Ini jelas pelanggaran prinsip kemanusiaan dan aturan. Empat rumah sakit? Itu keterlaluan,” katanya dengan nada tinggi.
Ia menyebut telah menghubungi Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes untuk membentuk tim investigasi dan segera terbang ke Papua.
“Harus ada tindak tegas. Jangan sampai tragedi seperti ini menjadi rutinitas kelam didaerah-daerah terpencil,” tegasnya.
Duka di Atas Ambulans
Perjalanan menuju maut itu terjadi Senin dini hari, 17 November. Irene mengalami komplikasi kehamilan. Namun alih-alih pertolongan, ia dan kandungannya mendapat penolakan berlapis dari fasilitas kesehatan bolak-balik dari satu RS ke RS lain, tanpa kepastian.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, menyebut ini sebagai tragedi memalukan yang melukai harga diri warga Papua.
“Empat rumah sakit menolak! Ini menyakitkan bagi kami,” tegas Abraham.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, tak mampu menahan amarahnya. Ia menyebut kematian Irene sebagai bukti telanjang rusaknya pelayanan kesehatan ditanah Papua.
“Tuhan seperti ingin menunjukkan kebobrokan sistem kesehatan kita. Ini kebodohan luar biasa dari pemerintah,” katanya.
Ia pun menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Papua.
Pengawasan Pemda Disorot
Menurut Yahya Zaini, tragedi ini bukan semata kesalahan tenaga kesehatan. Pengawasan pemerintah daerah dinilai lemah dan tak berfungsi.
“Dinas Kesehatan harusnya aktif mengawasi dan membina rumah sakit, bukan membiarkan rakyat mati didepan pintunya,” katanya.
Kini publik menanti, apakah nyawa Irene dan bayi yang tak berdosa itu hanya akan menjadi angka statistik?
Ataukah menjadi lonceng kematian bagi sistem layanan kesehatan yang selama ini berjalan setengah hati?
DPR dan Kemenkes telah bersuara. Kini giliran tindakan berbicara.(Misn’t)
Discussion about this post