INformasinasional.com, Jakarta – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (18/2) menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza menjadi permanen dan mengecam upaya Israel memperluas kendali di Tepi Barat, yang dianggap menghalangi solusi dua negara. Pernyataan ini muncul sehari sebelum Presiden Donald Trump memimpin pertemuan perdana Board of Peace untuk membahas masa depan wilayah Palestina.
Pertemuan tingkat tinggi PBB yang awalnya dijadwalkan Kamis (19/2) dipercepat setelah Trump mengumumkan pertemuan Board of Peace (BoP) pada hari yang sama. Perubahan ini mencerminkan potensi benturan agenda antara badan paling berkuasa di PBB dengan inisiatif baru Trump, yang ambisinya untuk menengahi konflik global memicu kekhawatiran beberapa negara tentang upaya bersaing dengan Dewan Keamanan.
Pakistan, satu-satunya anggota DK PBB yang menerima undangan BoP, mengutuk proyek pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan “tidak sah dan melanggar hukum internasional.” Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan, “Keputusan ilegal Israel untuk memperluas kendali di Tepi Barat sangat mengkhawatirkan.”
Para menteri luar negeri dari Inggris, Israel, Yordania, Mesir, dan Indonesia hadir dalam pertemuan bulanan Dewan Keamanan mengenai Timur Tengah, setelah permintaan sejumlah negara Arab dan Islam agar Gaza dan Tepi Barat dibahas sebelum mereka berangkat ke Washington.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menegaskan, “Aneksasi merupakan pelanggaran Piagam PBB dan aturan hukum internasional yang paling fundamental. Ini juga mengancam upaya perdamaian yang sedang berlangsung.”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan perhatian dunia akan terpusat pada pertemuan Board of Peace, dan menuduh Dewan Keamanan “terinfeksi obsesi anti-Israel,” seraya menegaskan hak Israel atas “tanah Alkitab” lebih kuat dari negara lain.
Ambisi besar Board of Peace
Board of Peace yang dipimpin Trump awalnya direncanakan sebagai kelompok kecil pemimpin dunia yang mengawasi rencana damai berisi 20 butir untuk Gaza. Namun, Trump memperluas visi dewan sebagai mediator konflik global. Namun, perubahan itu memicu skeptisisme dari barisan sekutu lama AS.
Meski lebih dari 20 negara menerima undangan, mitra dekat AS seperti Prancis dan Jerman belum bergabung dan tetap mendukung PBB, yang kini tengah menghadapi reformasi besar dan pemotongan anggaran.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menekankan peluang Dewan Keamanan membantu membangun “masa depan lebih baik” bagi Israel dan Palestina, meski perang dua tahun antara Israel dan Hamas menimbulkan “siklus kekerasan dan penderitaan.” Cooper menegaskan, “Gaza tidak boleh terjebak di wilayah abu-abu antara damai dan perang.”
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyinggung negara-negara yang belum bergabung dengan Board of Peace, dengan mengatakan, “Dewan ini bukan sekadar bicara, tapi bertindak.”
Tepi Barat dan ancaman aneksasi
Pertemuan DK PBB digelar sehari setelah hampir semua anggotanya, kecuali AS, mendukung pernyataan Duta Besar Mansour yang mewakili lebih dari 80 negara dan beberapa organisasi, mengecam langkah Israel di Tepi Barat dan menuntut pembatalan segera.
Beberapa minggu terakhir, Israel meluncurkan proses regulasi lahan yang kontroversial di Tepi Barat, yang menurut Menteri Energi Israel Eli Cohen, menegaskan “kedaulatan de facto” dan menghambat pembentukan negara Palestina. Langkah ini menuai kecaman dari Palestina, negara Arab, dan organisasi HAM.
Momen kritis Timur Tengah
Pertemuan PBB juga membahas gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober. Perwakilan masyarakat sipil Israel dan Palestina hadir untuk pertama kali sejak serangan Hamas 7 Oktober 2023.
Hiba Qasas, eksekutif pendiri Principles for Peace Foundation, dan Nadav Tamir, mantan diplomat Israel, sepakat solusi dua negara adalah satu-satunya jalan mengakhiri konflik. “Israel tidak bisa tetap menjadi tanah air demokratis bagi Yahudi jika Palestina tidak memiliki tanah air sendiri. Masa depan kita saling bergantung,” kata Tamir.
Kepala politik PBB, Rosemary DiCarlo, menekankan, “Ini adalah momen penting di Timur Tengah yang membuka kemungkinan baru, namun keberlangsungannya tergantung keputusan beberapa pekan ke depan.” DiCarlo juga mengecam tindakan Israel di Tepi Barat sebagai “anekasi de facto bertahap.”
Beberapa langkah gencatan senjata berjalan, termasuk Hamas membebaskan semua sandera dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun tantangan besar tetap ada: penyebaran pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata Hamas, dan rekonstruksi Gaza.
Trump menyebut Board of Peace berkomitmen menyalurkan USD5 miliar untuk rekonstruksi Gaza dan menyiapkan ribuan personel keamanan. Indonesia menyatakan hingga 8.000 pasukan TNI siap dikerahkan akhir Juni untuk misi kemanusiaan dan perdamaian di Gaza.(dtc)
Discussion about this post