INformasinasional.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membuka alasan strategis dibalik rencana besar pembentukan 750 batalyon baru hingga tahun 2029. Tak hanya soal pertahanan negara, meningkatnya aksi begal, kriminalitas jalanan, hingga lemahnya kehadiran aparat ditingkat kabupaten disebut menjadi pemicu utama ekspansi kekuatan teritorial TNI tersebut.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, selama ini banyak wilayah kabupaten di Indonesia nyaris tanpa kehadiran satuan militer permanen. Kondisi itu, menurutnya, membuka ruang tumbuhnya tindak kriminal yang meresahkan masyarakat.
“Sebelum ada batalyon teritorial pembangunan, dibanyak kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal dan kriminal berkembang sangat besar,” kata Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pernyataan itu langsung menyita perhatian masyarakat, karena untuk pertama kalinya pemerintah secara terbuka mengaitkan pembangunan kekuatan militer dengan penanganan kriminalitas sipil didaerah.
Klaim Kriminalitas Turun Drastis
Sjafrie mengklaim, sejumlah daerah yang telah ditempati batalyon TNI mengalami penurunan aksi kriminal secara signifikan. Ia menyebut angka penurunan bahkan mencapai lebih dari 50 persen setelah pangkalan dan patroli militer mulai dioperasikan.
Menurut dia, batalyon teritorial pembangunan tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga membantu membangun sistem keamanan lingkungan melalui patroli rutin dan penguatan kembali siskamling yang selama ini melemah.
“Ketika batalyon masuk, patroli berjalan, siskamling hidup lagi, kriminalitas langsung menurun. Itu fakta yang kami lihat dilapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, patroli dilakukan menggunakan kendaraan produksi industri pertahanan nasional sebagai bagian dari integrasi pengamanan wilayah dan pemberdayaan teritorial.
514 Kabupaten dan Ancaman Kedaulatan
Dihadapan anggota DPR, Sjafrie juga memaparkan besarnya tantangan geografis Indonesia. Dengan 514 kabupaten/kota, populasi mencapai 287 juta jiwa, serta berbatasan langsung dengan 11 negara, pemerintah menilai diperlukan penguatan kehadiran militer hingga level daerah.
Namun Sjafrie menepis anggapan bahwa pembentukan 750 batalyon baru merupakan sinyal persiapan perang atau respons terhadap ancaman negara tetangga. “Kita ingin menjaga kedaulatan negara. Kita membangun kemampuan untuk mengawal seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.
Rencana ekspansi besar-besaran ini disebut menjadi salah satu proyek pertahanan paling ambisius dalam beberapa dekade terakhir.
Efek Ekonomi: Gaji Prajurit Putar Uang di Desa
Tak hanya bicara keamanan, Menhan juga menyoroti dampak ekonomi dari kehadiran batalyon didaerah. Ia menyebut ribuan prajurit yang ditempatkan diwilayah kabupaten otomatis menggerakkan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM.
Menurut perhitungannya, satu prajurit rata-rata menerima gaji sekitar Rp6 juta per bulan. Jika satu batalyon berisi 1.000 personel dan masing-masing membelanjakan minimal Rp1 juta setiap bulan di wilayah penempatan, maka uang yang beredar bisa mencapai Rp1 miliar per bulan.
“Warung, kafe, usaha kecil mulai tumbuh disekitar batalyon. Ekonomi desa bergerak. Itu dampak langsung yang kami lihat,” kata Sjafrie.
Ia bahkan menyebut para komandan batalyon diminta mengontrol pola pengeluaran prajurit agar konsumsi tetap berputar dilingkungan masyarakat sekitar.
Pernyataan Menhan ini diperkirakan bakal memicu perdebatan luas, terutama terkait batas antara fungsi pertahanan negara dan penanganan keamanan sipil. Disatu sisi, pemerintah mengklaim kehadiran batalyon mampu menekan kriminalitas dan menghidupkan ekonomi desa. Namun disisi lain, muncul kekhawatiran mengenai semakin kuatnya pendekatan militer dalam ruang sipil Indonesia.*
Editor: Misno
Discussion about this post