INformasinasional.com, JAKARTA – Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai menghantui dunia industri nasional mendapat perhatian serius dari DPR RI dan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengambil langkah cepat dengan memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi bersama jajaran pemerintah, pimpinan serikat pekerja, dan aparat terkait guna merumuskan strategi menghadapi potensi badai PHK yang dipicu tekanan ekonomi global maupun domestik. Pertemuan strategis yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak ingin membiarkan ancaman PHK berkembang menjadi krisis sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta unsur Desk Ketenagakerjaan Polri.
Fokus utama pertemuan adalah memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui pembentukan Satgas Mitigasi PHK, yang bertugas mendeteksi secara dini perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja massal sekaligus mencari solusi agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan para pekerja.
Dalam keterangannya usai rapat tertutup, Dasco menegaskan bahwa persoalan PHK tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan hubungan industrial, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi nasional, daya beli masyarakat, hingga ketahanan sosial bangsa.
“Kami rapat koordinasi tentang Satgas Mitigasi PHK. Ada Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, ada Menaker, Presiden Serikat Pekerja Andi Gani, Desk Tenaga Kerja Polri, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal,” ujar Dasco.
Menurut Dasco, komunikasi yang terbuka antara pemerintah, dunia usaha, dan kalangan buruh menjadi fondasi utama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang berpotensi memicu efisiensi besar-besaran diberbagai sektor industri.
Ia menilai, langkah antisipatif jauh lebih penting dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi. Karena itu, Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menjadi sistem peringatan dini sekaligus jembatan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan.
Sementara itu, Ketua Satgas Mitigasi PHK yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah kini bergerak lebih proaktif. Pemerintah tidak lagi sekadar menunggu laporan dari daerah atau perusahaan, tetapi langsung melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.
“Kami hari ini difasilitasi Pak Dasco untuk berdiskusi mengenai adanya informasi sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Kami berkoordinasi memetakan perusahaan mana saja, apa persoalannya, sehingga nanti dapat disiapkan langkah mitigasi yang tepat,” kata Prasetyo.
Menurutnya, setiap perusahaan menghadapi tantangan yang berbeda, mulai dari penurunan permintaan pasar, gangguan rantai pasok, disrupsi teknologi, hingga persoalan pembiayaan. Karena itu, solusi yang disiapkan pemerintah pun akan disesuaikan dengan karakteristik persoalan masing-masing perusahaan.
Selain pemetaan, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai opsi kebijakan, mulai dari evaluasi regulasi industri, pemberian insentif bagi perusahaan yang mampu mempertahankan tenaga kerjanya, hingga program peningkatan kompetensi (upskilling dan reskilling) bagi pekerja apabila PHK benar-benar tidak dapat dihindari.
Kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam forum tersebut mempertegas bahwa pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan para pekerja. Aspirasi buruh diharapkan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan agar langkah penyelamatan lapangan kerja benar-benar menjawab kebutuhan dilapangan.
Disisi lain, keterlibatan Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kondusivitas hubungan industrial sekaligus memastikan penyelesaian setiap sengketa ketenagakerjaan berlangsung sesuai koridor hukum tanpa mengganggu iklim investasi.
Melalui sinergi antara DPR, pemerintah, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum, negara berupaya membangun benteng perlindungan bagi jutaan pekerja Indonesia ditengah ketidakpastian ekonomi global.
Langkah yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad tersebut diharapkan tidak hanya mampu meredam ancaman badai PHK, tetapi juga menjaga stabilitas dunia usaha, melindungi kesejahteraan buruh, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah tantangan yang semakin kompleks.
Editor: Misno
Discussion about this post