INformasinasional.com | LANGKAT – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat, tidak lagi sekadar memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dampaknya kini menjalar kehampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, melumpuhkan roda perekonomian daerah, mengancam ketahanan pangan, hingga memutus mata pencaharian ribuan nelayan dan petani.
Sepekan terakhir, ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Langkat berubah menjadi lautan kendaraan. Antrean mengular hingga belasan kilometer, mulai dari kawasan SPBU Wampu hingga SPBU Cempa, Kecamatan Hinai. Ribuan kendaraan harus menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian, hanya untuk memperoleh BBM yang belum tentu tersedia karena stok dibanyak SPBU kembali kosong.
Gangguan distribusi ini dipicu tersendatnya pengiriman BBM setelah terjadinya pemberhentian massal pengemudi armada tangki yang melayani distribusi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Hingga kini, proses normalisasi masih berlangsung dan belum ada kepastian kapan situasi akan benar-benar pulih.
Dampak paling serius kini dirasakan sektor pertanian. Mesin traktor, hand traktor, hingga pompa air yang menjadi tulang punggung aktivitas pertanian tidak dapat dioperasikan karena tidak tersedianya BBM.
Pengamat perekonomian Kabupaten Langkat, Misno Adi, mengatakan kondisi tersebut berpotensi menggagalkan musim tanam sekaligus mengancam hasil panen petani.
“Bibit padi sudah disemai, sebagian sawah sudah diolah, bahkan ada tanaman yang sudah ditanam. Tetapi tanpa BBM, traktor tidak bisa bekerja dan pompa air tidak dapat mengalirkan air kesawah. Akibatnya, petani terancam gagal tanam dan gagal panen,” katanya, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah yang terus mendorong penguatan ketahanan pangan nasional.
“Disatu sisi pemerintah menyerukan swasembada pangan, tetapi disisi lain petani tidak memperoleh BBM untuk mengoperasikan alat pertanian. Ini ironi yang harus segera diatasi,” katanya.
Krisis BBM juga memukul kehidupan ribuan nelayan dipesisir Langkat. Kapal motor maupun sampan bermesin tidak dapat beroperasi karena kesulitan memperoleh solar.
Akibatnya, aktivitas melaut berhenti, pendapatan nelayan hilang, sementara pasokan ikan ke pasar mulai berkurang sehingga dikhaatirkan memicu kenaikan harga ditingkat konsumen.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM yang bergantung pada mesin berbahan bakar juga mulai mengalami penurunan produktivitas akibat terganggunya operasional usaha.
Jalinsum Lumpuh, Aktivitas Ekonomi Tersendat
Kemacetan panjang di Jalinsum menjadi pukulan lain bagi aktivitas ekonomi Langkat. Jalur utama distribusi barang dan jasa tersendat. Truk logistik, angkutan hasil pertanian, kendaraan niaga hingga masyarakat umum sama-sama terjebak antrean menuju SPBU.
Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi meningkat, waktu tempuh membengkak, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Ditengah krisis yang semakin meluas, Pemerintah Kabupaten Langkat justru dinilai belum menunjukkan langkah konkret.
Misno Adi menilai pemerintah daerah terkesan pasif dan belum mengambil peran signifikan untuk membantu masyarakat maupun mengurai kemacetan yang terjadi hampir setiap hari. “Seharusnya Pemkab Langkat segera berkoordinasi dengan Pertamina, menurunkan personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk membantu mengatur lalu lintas disekitar SPBU maupun di Jalinsum. Sampai hari ini langkah itu belum terlihat maksimal,” katanya.
Ia membandingkan langkah Pemerintah Kota Medan yang telah mengirim jajaran Dishub dan Satpol PP kesejumlah SPBU serta aktif berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut guna mempercepat penyelesaian persoalan distribusi BBM.
Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Tito Rivanto, menyatakan pihaknya belum dapat memastikan kapan antrean kendaraan di SPBU akan berakhir. Meski demikian, berbagai upaya percepatan distribusi terus dilakukan.
Pertamina telah mengoperasikan Fuel Terminal Medan selama 24 jam, menambah 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter, memperkuat awak mobil tangki dengan dukungan personel Bekang TNI dan Koarmada I Belawan, serta mengoptimalkan suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, memastikan stok BBM sebenarnya masih dalam kondisi aman.
Menurutnya, persoalan utama berada pada distribusi menuju SPBU.
“Kami terus melakukan percepatan distribusi agar kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Monitoring terhadap stok dan penyaluran dilakukan secara intensif diseluruh wilayah layanan,” katanya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying maupun penimbunan BBM.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution langsung melakukan koordinasi lintas sektoral bersama TNI dan Polri untuk membantu mempercepat distribusi BBM.
Pemprov Sumut bahkan menyiapkan personel TNI dan Polri apabila diperlukan untuk membantu mengemudikan armada truk tangki maupun mengamankan proses distribusi.
Bobby menegaskan stok BBM di Sumatera Utara sebenarnya mencukupi. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi murni akibat terganggunya distribusi, bukan karena kekurangan pasokan.
Ia juga menyayangkan lambatnya informasi dari pihak Pertamina kepada pemerintah daerah sehingga langkah antisipasi tidak dapat dilakukan lebih awal.
Krisis BBM di Langkat kini bukan lagi sekadar persoalan antrean di SPBU. Dampaknya telah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan, keberlangsungan usaha nelayan, stabilitas harga pangan, kelancaran distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Apabila normalisasi distribusi tidak segera tercapai dan pemerintah daerah tidak mengambil langkah cepat serta terukur, Langkat berpotensi menghadapi kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibanding sekadar kemacetan dijalan raya.
Situasi ini menuntut sinergi cepat antara Pertamina, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan agar denyut ekonomi masyarakat dapat kembali bergerak normal. (Redaksi)
Discussion about this post