INformasinasional.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi ujian berat terhadap integritas internalnya. Seorang pegawai administrasi KPK yang diperbantukan dari institusi Kepolisian, Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Kasus ini tidak hanya menyeret kepala daerah yang tengah berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga mengungkap dugaan kebocoran informasi rahasia penanganan perkara dari dalam tubuh lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Setya Budi Dias merupakan staf administrasi KPK yang berasal dari institusi Polri.
“Yang bersangkutan (DIS) merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi Kepolisian,” kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
KPK mengungkap penyidikan kasus Pemalang terbagi dalam dua klaster besar.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap pejabat dilingkungan pemerintah daerah serta sejumlah pihak swasta.
Sementara klaster kedua merupakan dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang diduga dilakukan oleh pegawai KPK bersama pihak lain dengan memanfaatkan informasi internal lembaga antirasuah.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Budi.
Empat tersangka tersebut yakni,
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro;
Pegawai administrasi KPK Setya Budi Dias Oktavianto (DIS);
Lilik Budi Suprianto (LBS), ayah Dias;
Mohamad Haris (GHA), pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati Pemalang.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap, dugaan pemerasan bermula ketika Lilik Budi Suprianto menemui Bupati Anom bersama Mohamad Haris.
Dalam pertemuan itu, Lilik diduga menggunakan nama anaknya yang bekerja di KPK untuk meyakinkan bahwa dirinya mengetahui adanya penyelidikan perkara di Kabupaten Pemalang.
Menurut Taufik, informasi tersebut diduga berasal dari Setya Budi Dias yang memahami proses administrasi penanganan perkara di KPK.
Informasi internal itu kemudian diteruskan kepada ayahnya dan diduga dijadikan alat untuk membangun kepercayaan sekaligus menekan Bupati Pemalang.
“Inilah yang digunakan Lilik untuk melakukan permintaan uang kepada saudara Anom,” kata Taufik.
Lilik juga diduga memperlihatkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan penanganan perkara di Pemalang sehingga korban semakin yakin terhadap pengaruh yang dimilikinya.
“Sehingga Bupati merasa Lilik bisa dipercaya. Apalagi ditunjukkan dokumen penanganan perkara di Pemalang,” katanya lagi.
KPK menduga pendekatan tersebut disertai janji bahwa persoalan hukum yang sedang dihadapi Bupati Pemalang dapat diselesaikan.
Keyakinan itulah yang diduga dimanfaatkan untuk meminta sejumlah uang.
Meski demikian, penyidik masih terus mendalami apakah pola serupa pernah dilakukan terhadap pihak lain diluar kasus Pemalang.
“Pastinya oleh teman-teman penyidik akan diusut apakah ini baru sekali atau juga terjadi diwilayah-wilayah lain,” tegas Taufik.
Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan uang sebesar Rp1,2 miliar dari rumah Lilik Budi Suprianto.
KPK menyebut uang tersebut masih utuh didalam tas dan belum sempat dibagikan kepada Setya Budi Dias.
“Tapi khusus yang kemarin ditemukan Rp1,2 miliar masih full dalam tas dan diamankan. Belum sempat dibagi,” kata penyidik.
Meski belum ditemukan aliran uang dari temuan tersebut kepada Dias, KPK mengaku memiliki bukti adanya transaksi keuangan lain yang sebelumnya pernah diterima Dias dari ayahnya. Temuan itu menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan pegawai KPK tersebut sebagai tersangka.
Sementara, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi, termasuk pegawai internal lembaga.
Ia memastikan kasus ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan pengawasan internal KPK.
“Ini menjadi introspeksi bagaimana sistem keamanan data dan sistem keamanan informasi di KPK supaya tidak terulang kembali,” kata Setyo.
Menurutnya, KPK akan memperketat akses terhadap dokumen perkara mulai dari tingkat penyelidik hingga pimpinan.
Kedepan, setiap akses terhadap dokumen rahasia akan tercatat secara digital sehingga dapat diketahui siapa yang membuka dokumen, kapan diakses, dan berapa lama dokumen tersebut dibuka.
“Harus ada log, ada history, ada catatan siapa yang melihat, jam berapa, dan berapa lama sehingga apabila terjadi penyalahgunaan bisa dilakukan penelusuran,” tegasnya.
Kasus ini menjadi salah satu pukulan serius bagi kredibilitas KPK. Ditengah upaya memberantas korupsi, lembaga antirasuah justru dihadapkan pada dugaan penyalahgunaan informasi internal oleh salah seorang pegawainya.
Proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara utuh alur dugaan pemerasan, keterlibatan masing-masing tersangka, serta kemungkinan adanya praktik serupa didaerah lain.”
Editor: Misno
Discussion about this post