INformasinasional.com, KUTACANE – Kesabaran warga korban banjir di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya pecah. Ratusan warga Desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe, turun ke jalan dan memblokir ruas jalan nasional Kutacane–Gayo Lues, Senin (10/8/2026).
Aksi yang mayoritas diikuti perempuan itu bukan sekadar protes. Warga menuntut kepastian pemerintah mengenai Jaminan Hidup (Jadup), Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH) yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan realisasi.
Badan jalan nasional menjadi panggung bagi kekecewaan warga. Arus kendaraan di jalur Kutacane–Gayo Lues pun terganggu. Sejumlah kendaraan harus memperlambat laju, sementara sebagian lainnya tertahan ketika warga menyampaikan tuntutan.
Warga mengaku sudah berulang kali mendengar informasi mengenai pengajuan bantuan. Namun, yang mereka persoalkan kini bukan lagi sekadar apakah bantuan telah diajukan, melainkan kapan bantuan itu benar-benar diterima masyarakat.
“Kami sudah bosan mendengar janji. Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya meminta kejelasan terkait bantuan Jaminan Hidup, Hunian Tetap, dan Dana Tunggu Hunian yang hingga kini belum memiliki kepastian dari pemerintah daerah,” kata Siti, salah seorang warga.
Menurut Siti, bantuan tersebut sangat dibutuhkan karena sebagian korban banjir masih menghadapi persoalan tempat tinggal dan kebutuhan hidup setelah bencana.
Harapan yang sempat muncul dari berbagai informasi pemerintah, kata dia, justru berubah menjadi kekecewaan karena belum adanya kepastian mengenai realisasi bantuan.
“Pemblokiran jalan ini menjadi pilihan kami untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar turun langsung melihat kondisi masyarakat dan memberikan kepastian terkait bantuan tersebut,” ujarnya.
Warga juga meminta pemerintah terbuka mengenai status pengajuan bantuan, termasuk waktu realisasi dan mekanisme penyalurannya.
“Kami ingin kepastian. Kalau memang bisa dibantu rumah warga, kapan waktunya? Jangan masyarakat terus diberikan janji tanpa kejelasan,” kata Siti.
Bukan Janji, Warga Menunggu Bukti
Nada kecewa juga disampaikan Samsul Bahri. Ia menilai korban banjir sudah terlalu lama menunggu bantuan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Kami tidak butuh janji-janji lagi, yang kami butuhkan adalah bukti. Kalau bantuan itu memang ada untuk masyarakat korban banjir, kapan direalisasikan? Jangan hanya janji,” ujarnya.
Kekecewaan warga dituangkan melalui berbagai poster dan karton yang dibentangkan di lokasi aksi. Kritik diarahkan terhadap penanganan pascabencana, termasuk menyangkut peran Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Situasi di lokasi kemudian mendapat pengamanan dari personel Dalmas. Polisi membuat pagar betis sekaligus melakukan negosiasi dengan warga agar penyampaian aspirasi tetap berlangsung.
Namun, tuntutan utama warga tetap sama: kepastian bantuan.
Bupati Turun Temui Massa
Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri akhirnya turun menemui warga. Ia datang bersama Ketua DPRK Aceh Tenggara, Kapolres Aceh Tenggara, dan Sekretaris Daerah.
Dihadapan warga, Salim menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Namun, bantuan yang dinantikan masyarakat tersebut hingga kini belum diterima.
“Semua sudah diajukan. Persoalannya sekarang adalah bantuannya belum datang,” kata Salim kepada warga.
Salim kemudian menyampaikan permohonan kepada Menteri Sosial RI agar memperhatikan kondisi masyarakat Aceh Tenggara yang terdampak bencana.
“Kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, inilah harapan kami. Bapak lihat masyarakat kami yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya yang sudah kita ajukan,” ujarnya.
Menurut Salim, pemerintah daerah akan kembali menyurati pemerintah pusat guna mendorong percepatan penyaluran bantuan.
“Kami akan laporkan yang akan ditandatangani Forkopimda untuk mempercepat bantuan untuk masyarakat Aceh Tenggara,” katanya.
Ia juga menilai aksi warga tersebut berpotensi menjadi perhatian lebih luas, termasuk di tingkat nasional.
“Dengan adanya begini, ini mungkin bisa masuk media nasional,” ujar Salim.
Warga Minta Kepastian, Bukan Sekadar Pengajuan
Pertemuan dengan kepala daerah belum menghapus tuntutan utama warga. Mereka meminta pemerintah tidak berhenti pada pernyataan bahwa bantuan telah diajukan.
Warga menginginkan penjelasan yang lebih konkret mengenai status pengajuan, waktu pencairan, serta mekanisme penyaluran Jadup, Huntap, dan DTH kepada masyarakat yang terdampak banjir.
Bagi warga, persoalannya kini sederhana: mereka telah menunggu dan membutuhkan kepastian.
Pemblokiran jalan nasional itu menjadi sinyal keras bahwa persoalan bantuan pascabencana bukan lagi sekadar administrasi pengajuan. Di tengah kondisi warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan, janji tanpa kepastian justru memperpanjang keresahan.*
EDITOR: ARDIANSYAH
Discussion about this post