*Adverstorial INformasinasional.com
DARI perut bumi kabupaten Langkat, potensi energi kembali menemukan jalannya menuju panggung nasional.
Ada 509 sumur minyak masyarakat yang berhasil ditemukan dan dilengkapi data hasil verifikasi dan menjadi modal penting bagi Kabupaten Langkat untuk menata pengelolaan minyak masyarakat secara lebih legal, terukur dan produktif.
Momentum itu menguat setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti SH, menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi penanda bahwa persoalan sumur minyak masyarakat Langkat tidak lagi semata-mata menjadi urusan ditingkat daerah. Potensi ratusan sumur minyak itu kini dibawa kedalam pembicaraan strategis bersama pemerintah pusat, dengan satu arah utama, penataan, kepastian hukum, keselamatan, peningkatan produksi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Bukan sekadar mengejar produksi, langkah Langkat juga menyasar bagaimana aktivitas pengelolaan minyak masyarakat dapat berlangsung dalam koridor regulasi.
Tiorita menegaskan, penanganan sumur minyak masyarakat di Langkat mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, yang mengatur skema kerja sama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk mendukung peningkatan produksi minyak.
607 Data Awal, 509 Sumur Ditemukan
Angka-angka hasil verifikasi memperlihatkan skala potensi tersebut.
Sebelumnya terdapat 607 sumur minyak masyarakat dan sumur tua yang tercatat dalam data awal. Setelah dilakukan survei dan verifikasi bersama dilapangan, sebanyak 509 sumur berhasil ditemukan dan dilengkapi data.
Dari jumlah tersebut, 234 sumur berada di Kecamatan Padang Tualang, sementara 275 sumur berada di Kecamatan Sei Lepan. “Dari hasil verifikasi, terdapat 509 sumur yang ditemukan dan dilengkapi datanya. Sebanyak 234 sumur berada di Kecamatan Padang Tualang dan 275 sumur berada di Kecamatan Sei Lepan,” kata Tiorita.
Namun, verifikasi lapangan juga mengungkap fakta penting.
Sebanyak 97 sumur dari data awal tidak ditemukan lokasinya dilapangan. Sementara satu sumur lainnya terindikasi berstatus sebagai sumur tua. “97 sumur tidak ditemukan lokasinya di lapangan dan satu sumur terindikasi berstatus sumur tua,” kata Tiorita.
Hasil verifikasi itu kemudian menjadi dasar Tim Pelaksana Teknis Sumur Minyak Kabupaten Langkat untuk menyepakati dan menetapkan 509 sumur sebagai sumur yang memiliki data hasil verifikasi. Langkah tersebut penting karena penataan sumber daya energi membutuhkan basis data yang jelas. Tanpa data yang akurat, pengawasan, pengelolaan dan pengambilan kebijakan akan sulit dilakukan secara optimal.
Langkat Bukan Sekadar Punya Sumur Minyak
“Ada alasan mengapa pembicaraan Langkat dengan Kementerian ESDM menjadi penting’
Bersama Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat menjadi daerah pertama yang mengalirkan minyak dari sumur masyarakat melalui skema kerja sama produksi dengan badan usaha milik daerah (BUMD). Langkah tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri ESDM melalui Surat Nomor T-290/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang persetujuan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat.
Dengan persetujuan tersebut, arah pengelolaan sumur minyak masyarakat Langkat semakin jelas, membawa potensi yang ada kedalam mekanisme kerja sama resmi dan sesuai ketentuan. Disinilah tantangan sekaligus peluangnya.
Ratusan sumur tersebut bukan hanya berbicara mengenai minyak yang dihasilkan dari dalam bumi. Dibaliknya terdapat persoalan legalitas, keselamatan kerja, pengawasan, lingkungan, tata kelola, kontribusi produksi dan manfaat ekonomi masyarakat. Jika seluruh mata rantai tersebut dapat dikelola dengan baik, potensi sumur minyak masyarakat dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah sekaligus bagian dari upaya nasional meningkatkan produksi minyak.
Bahlil Sambut Langkah Langkat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan verifikasi dan penataan sumur minyak masyarakat. Pemerintah pusat terus mendorong agar potensi sumur minyak masyarakat dapat dikelola sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi minyak nasional.
Bahlil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bersama BUMD, Pertamina, SKK Migas serta pemangku kepentingan lainnya. Sebab, penataan sumur minyak tidak mungkin berdiri sendiri. Ada pemerintah yang mengatur, BUMD yang menjadi bagian dari skema kerja sama, Pertamina dan SKK Migas dalam ekosistem sektor hulu migas, serta masyarakat sebagai bagian penting dari aktivitas sumur minyak tersebut. Semua harus bergerak dalam satu koridor. Legal. Aman. Tertib. Produktif. Berkelanjutan.
Bagi Tiorita, pertemuan dengan Menteri ESDM bukan sekadar agenda pemerintahan. Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi Langkat dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan sumber daya energi daerah.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung penataan dan pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga potensi yang ada dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah serta mendukung produksi minyak nasional,” kata Tiorita.
Potensi minyak masyarakat tidak cukup hanya diketahui jumlahnya. Potensi itu harus ditata, diverifikasi, memiliki dasar hukum dan dikelola melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, minyak yang keluar dari sumur masyarakat tidak berhenti sebagai aktivitas produksi, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem energi nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Langkah itu juga menjadi penting bagi masyarakat disekitar wilayah sumur.
Sebab, ketika pengelolaan dilakukan secara resmi, aspek keselamatan dan pengawasan dapat diperkuat. Pada saat yang sama, peluang manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat dapat dibangun dalam kerangka yang lebih terukur.
Dari Langkat untuk Energi Nasional
Pertemuan Tiorita dan Bahlil memperlihatkan satu hal: Langkat sedang mendorong potensi minyak masyarakatnya naik kelas.
Dari data yang sebelumnya berjumlah 607 sumur, kini 509 sumur telah ditemukan dan memiliki data hasil verifikasi.
Dari Padang Tualang hingga Sei Lepan, potensi tersebut menjadi bagian dari agenda penataan energi yang lebih besar. Dan ketika Langkat tercatat bersama Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah pertama yang mengalirkan minyak dari sumur masyarakat melalui skema kerja sama produksi dengan BUMD, posisi daerah ini menjadi semakin strategis dalam implementasi kebijakan tersebut.
Kini pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh proses berjalan konsisten dengan regulasi.
Sebab, minyak adalah sumber daya strategis. Tetapi tata kelola yang baik adalah kunci agar sumber daya itu benar-benar menjadi kekuatan ekonomi.
Dari Langkat, minyak masyarakat diarahkan untuk tidak lagi sekadar menjadi potensi yang tersebar dibawah tanah.
Melalui verifikasi, penataan dan kerja sama resmi, potensi tersebut didorong menjadi bagian dari denyut produksi energi nasional, dengan masyarakat dan daerah ikut merasakan manfaatnya.(INformasinasional.com/Misno)
Discussion about this post