INformasinasional.com, JAKARTA – Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), bakal diwarnai aksi demonstrasi besar dikawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil melalui Komite Sadar akan turun kejalan mengusung tajuk “Indonesia Sadar” dan “Tepati atau Pergi”, dengan membawa lima sektor tuntutan yang menyasar berbagai persoalan mendasar pemerintahan.
Aksi yang direncanakan berlangsung sejak pagi itu diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi mahasiswa, buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat sipil untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Isu yang diangkat mencakup penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, hak asasi manusia (HAM), hingga kebebasan demokrasi.
Kawasan Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin pun berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas maupun pengalihan arus seiring berlangsungnya aksi. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau mengantisipasi perjalanan serta mempertimbangkan jalur alternatif.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namoradiarta Siahaan, mengatakan konsolidasi akbar yang digelar di Universitas Indonesia pada Senin (26/10/2026) menjadi bagian dari upaya menghimpun kemarahan dan keresahan masyarakat sebelum aksi berlangsung.
Menurutnya, demonstrasi pada momentum Sumpah Pemuda tersebut tidak boleh hanya menjadi panggung bagi mahasiswa. Gerakan itu dirancang untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat.
“Kita juga menyiapkan pertama, bagaimana cara memastikan bahwa ruang, bahwa titik, bahwa pelaksanaan aksi ditanggal 28 di Bundaran HI nanti, itu tidak hanya menjadi tempat aksi bagi mahasiswa semata, tapi juga jadi tempat aksi bagi mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh unsur-unsur rakyat,” kata Namoradiarta dalam konsolidasi yang turut dihadiri mahasiswa dari kampus lain.
Ia menegaskan, aksi tidak akan semata-mata diisi orasi politik. Para peserta juga ingin membangun ruang demonstrasi yang inklusif, aman, dan memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Lima sektor tuntutan yang disiapkan menjadi inti pesan gerakan tersebut. Masing-masing menyentuh persoalan yang dinilai membutuhkan evaluasi dan langkah konkret pemerintah.
1. Desak Penetapan Status Bencana Nasional.
Sektor lingkungan menjadi salah satu sorotan utama. BEM UI dan koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla serta bencana lain yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Sumatera, dan berbagai daerah lainnya, sesuai dengan kondisi serta ketentuan yang berlaku.
Namoradiarta mempertanyakan alasan pemerintah yang dinilai belum menetapkan status tersebut. Ia berpendapat, penanganan bencana membutuhkan keputusan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan tidak terhambat pertimbangan politik.
“Kita tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengaku tersebut,” katanya.
Tuntutan ini menempatkan penanganan bencana sebagai persoalan serius yang tidak cukup dijawab dengan respons darurat. Bagi para penggerak aksi, kebijakan pemerintah harus mampu menjamin perlindungan warga terdampak, memperkuat mitigasi, serta memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
2. APBN Harus Berpihak kepada Rakyat.
Disektor ekonomi, massa aksi akan mendesak pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Mereka juga meminta penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program-program populis, dengan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sorotan tersebut mengarah pada prioritas belanja negara dan tuntutan agar kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Isu ini diperkirakan menjadi salah satu titik perdebatan dalam aksi, terutama mengenai keseimbangan antara program pemerintah, kebutuhan pelayanan dasar, serta efektivitas penggunaan uang negara.
3. Biaya Pendidikan Diminta Turun.
Sektor pendidikan menjadi tuntutan ketiga. BEM UI dan koalisi mendesak penurunan biaya pendidikan sekaligus pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Mereka menilai akses pendidikan harus menjadi hak yang dapat dijangkau masyarakat secara luas, bukan terbebani biaya yang menyulitkan keluarga.
Tuntutan tersebut juga menempatkan pemerintah pada persoalan pemerataan kualitas pelayanan publik. Keterjangkauan biaya pendidikan dan kesempatan memperoleh layanan yang layak menjadi bagian penting dari agenda yang akan disuarakan di Bundaran HI.
4. Hentikan Penyalahgunaan Hukum dan KKN.
Dibidang reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, massa aksi menuntut penghentian penyalahgunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namoradiarta menilai agenda reformasi hukum masih menyisakan persoalan. Ia menyinggung Undang-Undang TNI, KUHP, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai bagian dari regulasi yang mereka kritik.
Menurutnya, pembentukan maupun penerapan hukum tidak boleh menjadi instrumen untuk memperkuat kekuasaan dengan mengorbankan prinsip demokrasi.
Ia menyebut kecenderungan tersebut sebagai autocratic legalism, yakni penggunaan instrumen hukum atau legislasi untuk memperkuat kekuasaan.
“Kita melihat bahwa pada sektor tersebut, tuntutan yang dibawakan pada reformasi mengenai reformasi hukum dan juga stop KKN belum juga punya selesai,” tuturnya.
Kritik itu menjadi bagian dari tuntutan agar hukum dijalankan secara adil, lembaga negara bekerja secara akuntabel, dan pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan.
5. HAM, Kebebasan Berpendapat, dan Demokrasi.
Sektor kelima menyangkut hak asasi manusia dan demokrasi. Massa aksi menuntut perlindungan kebebasan berpendapat serta penghentian tindakan yang dinilai mengancam ruang sipil.
Namoradiarta menyatakan masih terdapat persoalan terkait penahanan politik, dugaan kriminalisasi, dan kehadiran militer di ruang sipil yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menyuarakan masih banyak, masih ada ribuan teman-teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman-teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan juga desa-desa dan kota-kota yang menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik koalisi terhadap situasi demokrasi dan perlindungan hak-hak warga. Klaim mengenai jumlah tahanan politik, korban kriminalisasi, serta wilayah terdampak militerisasi itu merupakan pernyataan pihak penggerak aksi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Bagi koalisi, kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Negara, menurut tuntutan mereka, harus menjamin ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan menyampaikan keberatan tanpa rasa takut.
Sumpah Pemuda Menjadi Momentum Menagih Janji
Pemilihan 28 Oktober sebagai waktu aksi memberi makna simbolis tersendiri. Pada peringatan Sumpah Pemuda, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil ingin menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk menagih komitmen pemerintah terhadap persoalan publik.
Tajuk “Indonesia Sadar” dan “Tepati atau Pergi” mencerminkan pesan politik yang hendak disampaikan para penggerak aksi: pemerintah dituntut membuktikan komitmennya melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Namun, besarnya pesan politik yang dibawa akan diuji oleh kemampuan penyelenggara menjaga aksi tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.
Warga Diminta Antisipasi Kemacetan
Aksi yang direncanakan berlangsung sejak pagi di Bundaran HI berpotensi memengaruhi mobilitas warga, terutama dikawasan Jalan MH Thamrin dan sejumlah ruas protokol disekitarnya.
Pengguna jalan diimbau memantau informasi lalu lintas dari kepolisian dan otoritas terkait, mengantisipasi kemungkinan pengalihan arus, serta menyesuaikan waktu perjalanan.
Hingga menjelang pelaksanaan aksi, jumlah pasti peserta, durasi demonstrasi, dan skema pengamanan maupun rekayasa lalu lintas perlu dipastikan melalui keterangan resmi penyelenggara dan aparat berwenang.
Pada akhirnya, demonstrasi ini bukan sekadar agenda turun kejalan. Lima sektor tuntutan yang dibawa BEM UI dan koalisi masyarakat sipil akan menjadi ujian bagi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam merespons kritik, memperbaiki kebijakan, serta memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas.(misn’t)
Editor: Ardiansyah
Discussion about this post