INformasinasional.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Megawati telah berulang kali menyampaikan bahwa dirinya pernah menjadi sasaran penyadapan.
Pernyataan tersebut sekaligus menyeret kembali ingatan publik pada sikap politik Megawati yang secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.
Hasto menilai, sikap Megawati dalam mempertahankan konstitusi dan demokrasi kala itu merupakan sikap politik yang patut dicermati.
Ia menyebut Megawati menjadi satu-satunya ketua umum partai politik yang secara terbuka berani menolak wacana tersebut.
“Misalnya kita lihat ketika ada upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, kan hanya Ibu Mega, satu-satunya Ketua Umum Partai yang berani menjaga konstitusi dan demokrasi. Sehingga ini kemudian dianggap sebagai suatu elemen-elemen yang harus dicermati seluruh sikap-sikap politiknya,” kata Hasto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Hasto menduga praktik penyadapan tidak sekadar menyangkut persoalan pelanggaran privasi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan dan tekanan politik terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan.
Ia bahkan menyoroti kemungkinan penyadapan digunakan sebagai alat intimidasi dan politik sandera, terutama terhadap kalangan masyarakat sipil, jurnalis, serta elite politik.
“Bagi kalangan civil society dan jurnalis, dan elit politik, penyadapan ini juga dipakai sebagai alat untuk melakukan intimidasi, sebagai suatu politik sandera. Maka PDI Perjuangan menyerukan agar terhadap kasus penyadapan ini harus diusut secara tuntas, siapa user akhir dari penyadapan tersebut,” tegasnya.
Tak hanya Megawati, Hasto mengaku dirinya juga pernah menerima informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap telepon selulernya ketika menyampaikan kritik terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Ibu Mega kan berulang kali sudah menyatakan pernah disadap. Bahkan saya ketika melakukan berbagai upaya mengkritisi terhadap penyalahgunaan kewenangan, saya juga mendapat informasi bagaimana handphone saya disadap. Kalau saya saja disadap, apalagi Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkap Hasto.
Kasus Penyadapan Presiden Jadi Sorotan
Pernyataan Hasto muncul ditengah mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Kasus tersebut sebelumnya terungkap setelah Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam perkembangan hingga 5 November 2026, jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi empat orang, yakni:
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Irjen Eko Hadi Santoso.
Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan sasaran penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden, tetapi juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha.
Desakan agar perkara tersebut diusut secara menyeluruh pun mengemuka. Bagi PDIP, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mampu menjawab siapa pihak yang memerintahkan, siapa pengguna akhir informasi hasil penyadapan, serta untuk kepentingan apa praktik tersebut dilakukan.
Hingga kini, dugaan penyadapan terhadap Megawati dan Hasto sebagaimana disampaikan keduanya perlu dibedakan dari perkara yang sedang ditangani Bareskrim. Belum ada keterangan dalam informasi yang tersedia bahwa keduanya telah ditetapkan sebagai sasaran penyadapan dalam perkara tersebut.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post