INformasinasional.com, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, penyidik masih bekerja mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap konstruksi perkara yang tengah didalami.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses,” kata Suyudi kepada wartawan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Suyudi menjelaskan, penyidikan ditangani tim khusus yang dibentuk Polri dan dipimpin Kepala Bareskrim.
Sejumlah barang bukti, termasuk perangkat elektronik atau gawai yang telah diamankan, kini menjadi bagian dari materi pemeriksaan.
Menurutnya, penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, tetapi juga menelusuri berbagai bukti elektronik dan petunjuk lain yang berpotensi mengungkap ada atau tidaknya unsur pidana makar.
“Alat-alat bukti yang terkait, pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain yang bisa menguatkan penyidikan kasus makar ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa SPDP perkara dugaan makar telah dikirimkan kepada pihak kejaksaan.
Menurut Susatyo, pengiriman SPDP merupakan kewajiban penyidik setelah laporan polisi diterbitkan.
“Sejak terbit LP (laporan polisi soal dugaan makar), kami wajib mengirimkan SPDP. Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi secara terpisah, Selasa.
Dengan demikian, meskipun perkara telah memasuki tahap penyidikan, penetapan tersangka masih menunggu hasil pendalaman penyidik terhadap saksi dan alat bukti.
Empat Jenderal Sudah Jadi Tersangka dalam Kasus Penyadapan
Perlu ditegaskan, perkara dugaan makar ini berbeda dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang sebelumnya telah menjerat empat perwira tinggi Polri.
Keempat tersangka dalam perkara penyadapan tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan informasi atau dokumen elektronik.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik juga menemukan dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, mulai dari pejabat negara, menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Temuan itu memperluas cakupan pengusutan kasus yang semula mencuat akibat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sementara itu, Polri kini mendalami kemungkinan adanya unsur pidana makar dalam rangkaian peristiwa tersebut. Namun, dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar. Penyidik tetap harus membuktikan unsur-unsur pidananya berdasarkan alat bukti yang sah.
Arah penyidikan perkara ini pun menjadi perhatian publik. Sebab, selain menyangkut dugaan pelanggaran hukum dalam penggunaan perangkat penyadapan, kasus tersebut juga menyentuh persoalan serius mengenai keamanan Presiden, perlindungan komunikasi pejabat negara, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dilingkungan institusi kepolisian.
Kini, publik menunggu sejauh mana Bareskrim mampu mengungkap konstruksi dugaan makar tersebut, termasuk siapa saja pihak yang diduga terlibat dan apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan cukup untuk menetapkan tersangka.(misn’t)
Editor: Misno





Discussion about this post