INformasinasional.com, JAKARTA – Panggung politik nasional kembali diguncang kabar mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut mencuat ditengah tekanan politik yang semakin menguat menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran dan bergulirnya usulan pemakzulan di DPR RI.
Kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia itu mendapat pembenaran dari Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie secara tegas membenarkan informasi mengenai keputusan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie ketika dikonfirmasi wartawan.
Pernyataan singkat tersebut langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, isu pengunduran diri Gibran bukan lagi sekadar spekulasi politik, tetapi telah memasuki babak serius setelah muncul konfirmasi dari salah satu tokoh politik yang memiliki kedekatan dengan lingkaran pemerintahan.
Sebelumnya, sejumlah media juga memberitakan Budi Arie membenarkan Gibran telah mengundurkan diri. Namun, rincian mengenai waktu penyerahan surat, isi surat, serta proses administrasi pengunduran diri tersebut masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.
Berawal dari Pertemuan Tertutup dengan Prabowo
Isu pengunduran diri Gibran sebenarnya telah mencuat sehari sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya mundur di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Seusai pertemuan, Gibran juga memberikan pernyataan kepada publik. Ia mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin polemik politik berkepanjangan.
Gibran menyebut Prabowo menyarankannya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui proses hukum, termasuk menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Tekanan Politik Menguat, 120 Anggota DPR Bergerak
Diluar dinamika dilingkungan Istana, posisi politik Gibran juga menghadapi tekanan dari parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah muncul putusan lembaga peradilan.
Langkah politik tersebut menjadi babak baru dalam polemik jabatan Wakil Presiden. Sebab, hak menyatakan pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat mengarah pada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila ditemukan alasan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, Gibran kini menghadapi situasi politik yang tidak ringan. Di satu sisi muncul kabar pengunduran diri, sementara di sisi lain proses politik di DPR mulai bergerak melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.
Meski kabar pengunduran diri telah mendapat pembenaran dari Budi Arie, terdapat tahapan konstitusional yang harus diperhatikan sebelum pengunduran diri Wakil Presiden dinyatakan efektif.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa apabila Wakil Presiden mengundurkan diri, surat pengunduran diri secara tertulis ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR akan memproses pemberhentian dan menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima usulan dari Presiden.
Karena itu, kabar penyerahan surat kepada Prabowo perlu dibedakan dari proses formal pengunduran diri yang harus ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan.
Hingga perkembangan informasi ini, publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai status surat pengunduran diri Gibran, termasuk apakah surat tersebut telah disampaikan kepada MPR dan bagaimana tindak lanjut Presiden serta lembaga negara terkait.
Jika pengunduran diri itu benar-benar diproses hingga tuntas, Indonesia akan menghadapi perubahan penting dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Pernyataan Budi Arie yang singkat, tetapi tegas, kini menjadi salah satu perkembangan paling menyita perhatian dalam pusaran politik nasional. Pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar apakah Gibran berniat mundur, melainkan bagaimana keputusan tersebut akan ditindaklanjuti dan apa konsekuensi konstitusionalnya bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nasib kursi Wakil Presiden kini menjadi sorotan. Publik menunggu kepastian, apakah Gibran benar-benar akan meninggalkan jabatannya atau masih ada perkembangan politik dan hukum yang dapat mengubah arah keputusan tersebut.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post