INformasinasional.com, JAKARTA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan menyerahkan dokumen pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Langkah politik tersebut menjadi perkembangan penting ditengah menguatnya polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang menyeret namanya kedalam dinamika hukum dan politik nasional.
Penyerahan surat kepada MPR merupakan tahapan formal yang harus ditempuh dalam proses pengunduran diri Wakil Presiden. Namun, pengajuan pengunduran diri dan proses pengisian jabatan yang ditinggalkan merupakan dua tahapan konstitusional yang berbeda.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan kedatangan serta kunjungan tersebut di Kompleks Parlemen. Sebelumnya pada hari Rabu (11/11/2026), Muzani sempat menyatakan belum menerima atau melihat surat pengunduran diri tersebut, namun pada Kamis (12/11/2026) pihak pimpinan MPR telah bersiap dan menerima kehadiran Gibran digedung parlemen.
Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran telah dikonfirmasi Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026). Ketika ditanya mengenai kebenaran kabar tersebut, Budi Arie menjawab singkat, “Pokoknya benar.”
Sebelum surat disampaikan kepada MPR, Gibran juga telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menjadi momentum penyampaian niat Gibran untuk meletakkan jabatan Wakil Presiden.
Keputusan tersebut muncul setelah polemik persyaratan pendidikan Gibran semakin mengemuka menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Situasi itu turut memicu tekanan politik di parlemen.
Prabowo Harus Siapkan Dua Nama Pengganti
Pengunduran diri Wakil Presiden bukan berarti Presiden dapat langsung menunjuk pengganti. Konstitusi telah mengatur mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari. Calon yang dipilih berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam tahapan berikutnya. Kepala Negara harus mengajukan dua calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratan pencalonannya kepada pimpinan MPR.
Ketentuan lebih terperinci diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah.
Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua kandidat tersebut melalui sidang paripurna.
Dua calon yang diajukan Presiden juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan menjadi calon Wakil Presiden sebelum pemungutan suara dilakukan.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.
Sementara, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan secara tertulis kepada MPR.
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memproses kekosongan jabatan dan menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar pemilihan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan konstitusi.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.
Babak Baru Dinamika Politik Nasional
Pengunduran diri Gibran membuka babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto. Perhatian kini tertuju pada langkah Presiden dalam menentukan dua kandidat pengganti serta proses pemilihan yang akan berlangsung di MPR.
Disisi lain, dinamika pengunduran diri ini tidak dapat dilepaskan dari polemik persyaratan pendidikan Gibran dan berkembangnya dorongan politik di DPR terkait penggunaan hak menyatakan pendapat.
Dengan masuknya surat pengunduran diri ke MPR, proses selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme konstitusional. Publik kini menanti bagaimana proses pergantian Wakil Presiden dijalankan dan siapa dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post