INformasinasional.com, JAKARTA – Proses pengisian kursi Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai bergerak cepat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersiap mempercepat agenda pemilihan wakil presiden baru dengan menjadwalkan rapat paripurna pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026.
Presiden Prabowo pegang kunci, dua nama kandidat Wapres sepenuhnya menjadi hak Presiden, MPR beri tenggat waktu maksimal 60 hari.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, jadwal tersebut mengemuka setelah pimpinan MPR berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan MPR disebut tengah menyesuaikan agenda konstitusional tersebut dengan jadwal kepala negara.
Bambang yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, Presiden Prabowo direncanakan hadir langsung dalam rapat paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran.
“Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint (batasan) waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” kata Bambang, Kamis (12/11/2026).
Rentang waktu tersebut menjadi perhatian karena proses pengisian jabatan wakil presiden tidak bisa berlangsung tanpa batas. Konstitusi memberikan waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Bambang menjelaskan, apabila dihitung sejak Gibran secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya, MPR harus sudah menetapkan wakil presiden baru paling lambat 10 Januari 2027. “Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Ditengah percepatan agenda MPR, perhatian kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, penentuan dua kandidat yang akan dipilih MPR sepenuhnya berada ditangan Presiden.
Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Tanpa usulan resmi dari Presiden, MPR tidak dapat melaksanakan pemilihan pengganti Gibran.
“Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang.
Dengan demikian, tahapan berikutnya sangat bergantung pada keputusan Prabowo dalam menentukan dua figur yang akan disodorkan kepada MPR untuk mengikuti proses pemilihan.
Sebagai langkah awal, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada hari ini Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut akan membahas agenda rapat paripurna sekaligus pembentukan tim verifikasi. Tim ini nantinya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo.
Mekanisme tersebut juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR akan menyurati Presiden agar segera mengajukan dua nama kandidat berikut dokumen persyaratan pencalonan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden (Gibran) itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden (Prabowo) untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril, Kamis (12/11/2026).
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong bukan sekadar persoalan penentuan figur politik. Proses tersebut memiliki landasan konstitusional yang secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari. “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Selain konstitusi, tata cara pemilihan juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden wajib menyampaikan dua nama calon wakil presiden beserta seluruh dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilaksanakan.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan mengikuti pencalonan.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden pengganti Gibran.
Namun, apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, MPR wajib menggelar pemungutan suara ulang satu kali.
Jika hasil pemungutan suara ulang kembali menghasilkan jumlah suara imbang, Presiden memiliki kewenangan menentukan satu dari dua kandidat tersebut untuk ditetapkan sebagai wakil presiden.
Kini, Bola Berada di Tangan Prabowo
Dengan jadwal paripurna yang mulai mengerucut, proses pergantian wakil presiden memasuki tahapan penting. MPR menyiapkan mekanisme, tim verifikasi akan memeriksa dokumen, sementara keputusan mengenai dua nama kandidat berada dalam kewenangan Presiden.
Dua nama yang nantinya diajukan Prabowo akan menjadi penentu dimulainya kontestasi pemilihan diparlemen.
Siapa dua figur yang akan dipilih Presiden untuk mengikuti mekanisme konstitusional tersebut, sekaligus siapa yang akhirnya memperoleh mandat MPR untuk menduduki kursi Wakil Presiden RI hingga akhir masa jabatan pemerintahan? (Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post