INformasinasional.com, LANGKAT – Gelombang kekecewaan masyarakat Kabupaten Langkat atas pemadaman listrik total (blackout) yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Utara kian membesar. Kali ini, suara protes datang dari kalangan pemuda yang menilai peristiwa tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan alarm keras atas rapuhnya sistem pelayanan kelistrikan yang menyangkut hajat hidup jutaan warga.
Aliansi Pemuda Langkat Satu (APLS) bersama SATMA AMPI Kabupaten Langkat tampil sebagai representasi keresahan masyarakat. Dipimpin oleh Ketua SATMA AMPI Langkat sekaligus penggerak APLS, Tigor Lubis, didampingi Komisioner APLS Aulia Zulhairi, mereka melontarkan kritik tajam sekaligus tuntutan keras kepada jajaran pimpinan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Langkat.
Menurut mereka, blackout yang terjadi telah meninggalkan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar padamnya aliran listrik. Aktivitas ekonomi warga tersendat, pelaku UMKM mengalami kerugian, bahan pangan yang bergantung pada pendingin rusak, hingga pelayanan publik dan fasilitas kesehatan ikut terdampak.
Dalam keterangannya di Stabat, Tigor Lubis menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa terus-menerus disuguhi alasan klasik berupa gangguan sistem atau kendala teknis setiap kali terjadi pemadaman berskala besar.
Menurutnya, yang dirasakan masyarakat adalah kerugian nyata, bukan sekadar penjelasan administratif.
“Kami tidak bisa lagi menerima alasan-alasan normatif yang selalu diulang setiap kali listrik padam. Yang dirasakan masyarakat adalah kerugian ekonomi, kerusakan barang elektronik, hingga terganggunya aktivitas usaha dan pelayanan publik. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas semua kerugian itu?” tegas Tigor, Senin (8/6/2026)
Ia menilai pimpinan PLN harus hadir ditengah masyarakat untuk memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Senada dengan Tigor, Komisioner APLS Aulia Zulhairi menyoroti lambannya respons serta minimnya informasi yang diterima masyarakat saat krisis berlangsung.
Sebagai perusahaan negara yang memegang peran vital dalam penyediaan energi, PLN dinilai harus memiliki sistem mitigasi yang lebih matang agar gangguan besar tidak berujung pada lumpuhnya aktivitas masyarakat.
“Ketika listrik padam berjam-jam, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang cepat, jelas, dan transparan. Yang terjadi justru sebaliknya. Banyak warga kebingungan karena tidak mengetahui kapan listrik akan kembali normal,” katanya.
Aulia menambahkan, peristiwa tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan sistem cadangan, khususnya untuk wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
APLS dan SATMA AMPI Langkat mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap performa pelayanan kelistrikan di wilayah Langkat. Mereka juga meminta PLN tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi memberikan langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang terdampak.
Menurut mereka, kerugian yang dialami masyarakat tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari gangguan jaringan, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius untuk memperbaiki kualitas pelayanan dimasa mendatang.
Koalisi pemuda tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang mereka suarakan merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini merasa dirugikan akibat ketidakstabilan pasokan listrik, termasuk fenomena listrik “byar-pet” yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Mereka bahkan mengingatkan bahwa apabila tidak ada langkah nyata dari PLN untuk menjamin keandalan pasokan listrik serta merespons kerugian masyarakat secara serius, maka gerakan yang lebih besar akan dilakukan.
“Kami menuntut evaluasi total terhadap manajemen pelayanan. Jika pimpinan PLN tidak mampu memberikan jaminan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Langkat, maka sudah saatnya dilakukan pembenahan menyeluruh. Langkat adalah kabupaten besar dengan denyut ekonomi yang terus tumbuh. Jangan biarkan aktivitas masyarakat lumpuh karena lemahnya manajemen pelayanan,” kata Tigor.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kesabaran masyarakat mulai mencapai batasnya. Ditengah tuntutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, keandalan pasokan listrik bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PLN UP3 Langkat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan evaluasi, permintaan kompensasi, maupun kritik yang disampaikan oleh Aliansi Pemuda Langkat Satu dan SATMA AMPI Langkat.
Masyarakat menunggu. Apakah PLN akan menjawab keresahan masyarakat dengan langkah nyata dan transparan, atau membiarkan gelombang kekecewaan terus membesar menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
(Zaid Lubis)
Discussion about this post