INformasinasional.com, JAKARTA – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menggema dijantung ibu kota. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Barat bersama elemen Cipayung Jakarta Barat menggelar aksi unjuk rasa dikawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Aksi yang berlangsung dikawasan strategis sekitar Monumen Nasional (Monas) itu menyebabkan akses Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Gambir ditutup sementara.
Sejak sore hari, massa aksi memadati ruas jalan dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai isu nasional mulai dari kondisi ekonomi, tata kelola pemerintahan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga polemik terkait pembahasan RUU Polri dan RUU TNI.
Sorotan paling keras diarahkan kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Salah seorang orator menilai program tersebut belum menunjukkan manfaat yang sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan. Massa berpendapat anggaran tersebut seharusnya dapat diprioritaskan untuk sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
“Anggaran negara harus benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Pendidikan masih membutuhkan perhatian besar,” teriak salah seorang orator dalam aksi tersebut.
Mahasiswa Desak Evaluasi Kebijakan Nasional
Ketua DPC GMNI Jakarta Barat, Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan semata-mata menyoroti program MBG, melainkan menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait arah kebijakan nasional.
Menurutnya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan strategis, antara lain:
Pemulihan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
Evaluasi program-program strategis nasional.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Perlindungan demokrasi serta supremasi sipil.
Pengawasan ketat terhadap pembahasan RUU Polri dan RUU TNI.
Mixel menilai pemerintah perlu terus membuka ruang evaluasi terhadap setiap kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas..“Setiap kebijakan negara harus diuji efektivitasnya dan dipastikan mampu menjawab kebutuhan rakyat secara nyata,” tegasnya.
Selain persoalan ekonomi dan program pemerintah, mahasiswa juga menempatkan isu supremasi sipil sebagai salah satu fokus utama aksi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di tengah demonstrasi, massa menegaskan bahwa Reformasi 1998 telah meletakkan fondasi penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terpusat pada satu institusi tertentu.
Mahasiswa menilai prinsip tersebut harus terus dijaga dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun pembentukan regulasi.
“Demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan dan penguatan mekanisme pengawasan publik,” kata Mixel dalam orasinya.
GMNI menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, institusi sipil harus tetap menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Mereka juga mengingatkan agar setiap bentuk keterlibatan unsur militer dalam jabatan sipil tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengurangi independensi lembaga-lembaga sipil.
Soroti RUU Polri dan RUU TNI
Massa aksi turut menyoroti dinamika pembahasan RUU Polri dan RUU TNI yang belakangan menjadi perhatian khalayak ramai. Menurut mereka, pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Mahasiswa menilai prinsip demokrasi, akuntabilitas, serta supremasi sipil tidak boleh dikompromikan dalam proses legislasi.
Mereka mengingatkan bahwa penghapusan dwifungsi ABRI pada era Reformasi menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat profesionalisme militer sekaligus memperkokoh demokrasi Indonesia.
Karena itu, berkembangnya diskursus mengenai meningkatnya keterlibatan unsur militer, baik aktif maupun purnawirawan, dalam berbagai jabatan strategis sipil dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Disatu sisi, keterlibatan tersebut dianggap dapat mempercepat koordinasi pemerintahan. Namun disisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi berkurangnya ruang profesionalisme birokrasi sipil serta melemahnya sistem merit dalam pengisian jabatan publik.
Melalui aksi dikawasan Monas tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR agar memastikan setiap kebijakan strategis negara disusun secara transparan, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tetap menjaga semangat reformasi yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan hingga sore hari situasi terpantau kondusif meski sempat menyebabkan penutupan sementara akses menuju kawasan Gambir.(misn’t)
Editor: Misno
Discussion about this post