INformasinasional.com, LANGKAT – Ditengah sorotan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan, satu bak sampah tiba-tiba muncul dihalaman Gudang PT Satria Indonusa Perkasa di Jalan Lintas Sumatera Nomor 275, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sabtu (18/7/2026).
Kemunculan bak sampah tersebut memantik tanda tanya besar. Warga menilai keberadaannya bukan sekadar fasilitas kebersihan biasa, melainkan memunculkan dugaan adanya upaya penanganan limbah secara mendadak setelah perusahaan menuai protes dari masyarakat yang mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat tumpukan sampah dan dugaan pencemaran.
Bak sampah yang disebut-sebut merupakan milik unit kebersihan pemerintah itu sebelumnya tidak pernah terlihat berada dilingkungan perusahaan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan, mengapa fasilitas milik pemerintah justru berada diarea perusahaan yang semestinya memiliki sistem pengelolaan limbah sendiri sebagai bagian dari kewajiban perizinan lingkungan.
Sorotan terhadap PT Satria Indonusa Perkasa bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat yang difasilitasi Camat Gebang beberapa waktu lalu, perusahaan disebut masih memiliki sejumlah persoalan administrasi dan perizinan yang harus dipenuhi.
Selain diduga belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), perusahaan juga dipersoalkan terkait izin operasional, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam rapat tersebut bahkan sempat muncul rekomendasi agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
Namun hingga kini, aktivitas perusahaan masih berlangsung.
Disisi lain, warga Dusun VII Desa Paluh Manis, Adil Prayoga, mengaku menjadi pihak yang paling terdampak akibat persoalan sampah tersebut.
Menurut informasi yang berkembang, upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah beberapa kali dilakukan, namun belum menghasilkan kesepakatan mengenai besaran ganti rugi.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Langkat, Erwin, mengaku belum mengetahui secara rinci keberadaan bak sampah tersebut.
“Maaf, saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan. Silakan hubungi Kabid Persampahan yang membidanginya,” katanya singkat.
Sementara itu, perwakilan manajemen PT Satria Indonusa Perkasa, Sofyan, membenarkan bahwa sampah yang menumpuk merupakan sampah milik perusahaan. Namun menurutnya, pengelolaan sampah telah diserahkan kepada pihak ketiga.
“Memang itu sampah milik kami, tetapi sudah dikelola pihak ketiga. Kebetulan yang mengelolanya sedang sakit sehingga terjadi penumpukan,” katanya.
Saat ditanya apakah pihak ketiga tersebut memiliki izin sebagai pengelola sampah, Sofyan mengakui tidak ada izin khusus.
“Itu hanya membantu saja. Karena yang bersangkutan sakit, akhirnya sampah menumpuk dan timbul persoalan seperti sekarang,” katanya.
Sofyan juga membantah tudingan bahwa perusahaan sama sekali tidak memiliki izin. Ia beralasan saat rapat berlangsung tidak membawa dokumen legalitas perusahaan.
Meski demikian, ia mengakui perusahaan hingga kini belum memiliki dokumen AMDAL maupun Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
“Kami akan segera melengkapi seluruh dokumen perizinan yang masih kurang,” katanya.
Terkait tuntutan ganti rugi dari warga yang terdampak, Sofyan mengakui perusahaan belum mencapai kesepakatan.
“Yang terdampak memang Bang Adil. Kami sudah beberapa kali mencoba menyelesaikan secara baik-baik, tetapi nilai yang diminta terlalu besar sehingga perusahaan belum sanggup. Kalau akhirnya memilih jalur hukum, silakan saja,” katanya.
Mengenai asal-usul bak sampah yang kini berada dihalaman perusahaan, Sofyan menjelaskan bahwa fasilitas tersebut merupakan milik Unit Kebersihan Kecamatan Brandan Barat.
Menurutnya, bak sampah dipinjam atas saran seorang anggota Satpol PP agar sampah dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Kami pinjam bak itu supaya sampah bisa kami angkut ke TPA,” jelasnya.
Persoalan ini pun tidak lagi sekadar berbicara mengenai sampah. Ketika tumpukan sampah diduga telah menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak terhadap warga sekitar, persoalan tersebut telah bergeser menjadi isu lingkungan hidup yang menyangkut kesehatan, kualitas udara, air, hingga kenyamanan masyarakat.
Kini masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan seluruh ketentuan lingkungan dipatuhi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan.
Disisi lain, penyelesaian melalui dialog tetap menjadi harapan berbagai pihak. Sebab, sengketa yang berujung dimeja hijau memang dapat memberikan kepastian hukum, namun musyawarah yang adil tetap menjadi jalan terbaik apabila seluruh pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanpa meninggalkan luka yang berkepanjangan.
Reporter: Z Lubis
Editor: Misno
Discussion about this post