Fraksi Gerindra Sentil Walikota Binjai, Jangan Main-main dengan Uang Rakyat!

INformasinasional.com, Binjai – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Binjai menembakkan kritik tajam kearah Walikota Binjai. Mereka menuding Pemko gagal bahkan terkesan membiarkan, lesunya tren pendapatan daerah yang nyaris tak bergerak dari tahun ketahun.

Dalam evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025, terungkap fakta mencengangkan, tren pendapatan daerah Binjai hanya tumbuh 0,84 persen sejak 2023 hingga 2025. Angka yang disebut Fraksi Gerindra “memalukan” untuk kota yang katanya tengah berkembang pesat.

“Harusnya ada perbaikan dari tahun ke tahun. Tapi sejak 2023, 2024, sampai 2025 tetap saja 0,84 persen. Wajar kalau kami menduga ada pembiaran,” kata Ronggur, anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Kamis (6/11/2025).

Ronggur menegaskan, tren stagnan itu tak bisa dibiarkan. Ia menuding Pemko Binjai seolah menutup mata terhadap potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Persentase 0,84 persen itu sangat mengkhawatirkan. Dari angka itu saja bisa kita lihat bagaimana keseriusan Pemko menggali sumber pendapatan. Kalau situasinya berulang tiga tahun berturut-turut, jangan-jangan memang ada yang menikmati keadaan ini,” ujarnya tajam.

Gerindra juga menyoroti ironi yang mencolok: populasi Binjai terus tumbuh, pembangunan kawasan perumahan semakin masif, dan Walikota berulang kali berbangga dengan penurunan angka kemiskinan. Namun disisi lain, pendapatan daerah justru mandek diangka yang sama selama tiga tahun berturut-turut.

“Penduduk bertambah, pembangunan naik, tapi pendapatan daerah tidak bergerak. Lalu dimana logikanya?” sindir Ronggur.

Fraksi Gerindra menuntut agar Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera mengambil langkah konkret memperbaiki kinerja pendapatan. Mereka mendesak Walikota agar tak bermain-main dengan uang rakyat.

“Kami memberi catatan keras. Jangan biarkan Binjai terjebak diangka 0,84 persen. Warga berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan,” tegasnya.

Sorotan tajam Fraksi Gerindra ini seolah menjadi peringatan keras bagi Pemko Binjai: jika pendapatan daerah terus seret, bukan hanya angka dilaporan keuangan yang mandek tapi juga kepercayaan publik.

(Misno)