INformasinasional.com, JAKARTA – Angka Rp15,91 miliar menjadi catatan penting bagi Kabupaten Langkat. Nilai tersebut merupakan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang telah ditunaikan PT Hutama Karya (Persero).
Yang menarik, kewajiban tersebut dibayar sebelum jatuh tempo.
Kepatuhan perusahaan pengelola infrastruktur jalan tol itu mendapat apresiasi langsung dari Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti SH, saat memimpin kunjungan Pemerintah Kabupaten Langkat kekantor PT Hutama Karya di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Tiorita bahkan menyerahkan plakat penghargaan kepada manajemen Hutama Karya sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Bagi Pemkab Langkat, Rp15,91 miliar bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan daerah. Pajak tersebut menjadi bagian dari sumber pembiayaan yang menopang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Langkat, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan manajemen PT Hutama Karya (Persero) yang telah melaksanakan pembayaran PBB-P2 tepat waktu sebelum jatuh tempo,” kata Tiorita.
Ia menilai kepatuhan membayar pajak tepat waktu memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Ketepatan dalam memenuhi kewajiban pajak ini sangat penting karena memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Nilainya Melonjak, dari Rp7,40 Miliar Jadi Rp15,91 Miliar
Ada fakta lain yang membuat angka tersebut semakin mencolok.
Nilai ketetapan PBB-P2 PT Hutama Karya pada 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, nilai ketetapan tercatat sekitar Rp7,40 miliar. Tahun ini, angkanya melonjak menjadi Rp15,91 miliar.
Tiorita menjelaskan, peningkatan tersebut terjadi seiring penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap luasan bumi atau tanah dan bangunan yang dikuasai maupun dimanfaatkan PT Hutama Karya diwilayah Kabupaten Langkat.
Objek pajak itu berada disepanjang ruas jalan tol sekitar 46 kilometer, mulai dari Pintu Tol Stabat hingga Pangkalan Berandan.
“Nilai ketetapan PBB-P2 PT Hutama Karya tahun ini mencapai Rp15,91 miliar. Ini merupakan salah satu nilai ketetapan pajak tertinggi di Kabupaten Langkat,” jelas Tiorita.
Ia berharap kepatuhan tersebut tidak hanya menjadi catatan positif bagi Hutama Karya, tetapi juga menjadi contoh bagi perusahaan dan wajib pajak lainnya. “Kami sangat mengapresiasi kepatuhan PT Hutama Karya dalam memenuhi kewajiban tersebut, karena pajak yang dibayarkan akan kembali menjadi bagian dari sumber pembiayaan pembangunan daerah,” katanya.
Menurutnya, kontribusi perusahaan terhadap daerah idealnya tidak berhenti pada kewajiban perpajakan. Kehadiran perusahaan dengan wilayah operasional yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Karena itu, Tiorita mendorong PT Hutama Karya memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Langkat.
“Kami juga berharap kontribusi PT Hutama Karya tidak berhenti pada pembayaran kewajiban pajak, tetapi terus diperkuat melalui program CSR yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” katanya.
Tiorita menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi kekuatan tambahan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha, kita dapat bersama-sama mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya lagi.
Rest Area Tol Dibidik Jadi Etalase UMKM Langkat
PT Hutama Karya menyatakan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk membuka ruang lebih besar bagi pengembangan UMKM.
Mewakili manajemen perusahaan, Senior Vice President Pemeliharaan Agung Sulistiono menyampaikan apresiasi atas kunjungan Plt Bupati Langkat beserta jajaran.
Menurut Agung, kehadiran pimpinan Pemkab Langkat di kantor Hutama Karya merupakan sebuah kehormatan bagi perusahaan.
Ia juga memastikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan melalui program CSR.
Lebih jauh, Hutama Karya membuka peluang pemanfaatan gerai usaha direst area ruas Tol Stabat–Tanjung Pura sebagai ruang bagi pelaku UMKM Langkat.
Fasilitas tersebut dapat menjadi etalase produk lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
Produk-produk unggulan masyarakat Langkat nantinya berpeluang diperkenalkan kepada pengguna jalan tol yang melintas.
Jika kolaborasi itu terealisasi dan dikelola secara optimal, rest area bukan hanya menjadi tempat singgah, tetapi juga dapat berkembang menjadi pintu masuk produk lokal Langkat menuju pasar yang lebih luas.
Pertemuan Pemkab Langkat dan Hutama Karya akhirnya membawa pesan yang lebih besar.
Disatu sisi, pemerintah daerah menerima kontribusi fiskal melalui pembayaran PBB-P2 sebesar Rp15,91 miliar. Dan disisi lain, terbuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui CSR dan pemberdayaan UMKM.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan dan cinderamata, kemudian dilanjutkan foto bersama.
Rp15,91 miliar sudah masuk sebagai kewajiban pajak daerah. Namun bagi Pemkab Langkat, kontribusi Hutama Karya diharapkan tidak berhenti disana. Jalan tol sepanjang 46 kilometer itu kini juga dibidik menjadi jalur baru bagi pertumbuhan UMKM dan ekonomi masyarakat Langkat.(Misno)
Editor: Ardiansyah
Discussion about this post