INformasinasional.com, Jakarta –
Kisruh pencabutan kartu pers Istana yang menyeret nama jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya berujung pada pengembalian. Senin (29/9/2025), Biro Pers Sekretariat Presiden menyerahkan kembali kartu identitas liputan yang sempat ditarik dengan alasan “pertanyaan tidak pantas”. Namun alih-alih meredup, kasus ini justru membuka kembali perdebatan klasik, apakah pemerintah masih alergi terhadap kritik?
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, mencoba membaca sinyal dari langkah Istana. “Pengembalian kartu pers ini adalah langkah positif. Kami mengapresiasi. Ini menunjukkan masih ada ruang komunikasi antara pemerintah dan media,” katanya, Senin (29/9/2025).
Tapi Munir tak ingin hanya berhenti pada kata “apresiasi”. Dengan nada tegas, ia menegaskan pencabutan kartu pers wartawan tak bisa dianggap sepele. “Itu adalah luka serius. Jangan sampai terulang. Kebebasan pers adalah amanat Pasal 28F UUD 1945 dan dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.
Kronologi Singkat Dari Pertanyaan ke Pencabutan
Kisruh ini bermula ketika Diana Valencia melontarkan pertanyaan sensitif dalam sebuah konferensi pers di Istana. Pertanyaannya sederhana, menyoal isu krusial yang tengah mengemuka dipublik, isu yang disebut-sebut membuat lingkaran dalam kekuasaan gerah.
Alih-alih dijawab, pertanyaan itu justru berbuah pencabutan kartu pers. Biro Pers Istana berdalih, Diana dianggap melanggar “etika bertanya”. Langkah itu kontan memicu badai. Bagi komunitas jurnalis, pencabutan tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan serangan frontal terhadap kemerdekaan pers.
Tak butuh waktu lama, Dewan Pers, IJTI, dan PWI serempak “menyerang balik”. Istana dituding arogan, tidak memahami fungsi pers, bahkan dianggap mengerdilkan kerja jurnalistik.
Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan berhak mengajukan pertanyaan apapun dalam forum resmi. “Kalau pemerintah hanya mau ditanya hal-hal manis, itu bukan konferensi pers, tapi panggung propaganda,” ujar seorang anggota Dewan Pers dalam pernyataan publiknya.
IJTI juga tak kalah keras. Mereka menyebut pencabutan kartu pers sebagai bentuk pembungkaman halus yang mengingatkan pada praktik masa Orde Baru. “Kami tidak bisa diam melihat upaya seperti ini. Wartawan bukan corong kekuasaan,” tegas Ketua IJTI.
PWI, meski kini menyambut pengembalian kartu, tetap menekankan bahwa insiden ini harus menjadi wake up call. “Kebebasan pers itu fondasi demokrasi. Jangan sampai hilang hanya karena sensitivitas penguasa,” kata Munir.
Pengembalian kartu liputan oleh Istana memang meredakan tensi. Tapi apakah publik bisa menganggap semuanya selesai? Munir memberi peringatan keras.
“Wartawan berhak bertanya. Itu bukan hak personal, melainkan mandat profesi untuk memenuhi hak publik atas informasi,” katanya.
Munir juga mengingatkan para jurnalis untuk tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik. “Pers yang profesional justru akan menguatkan demokrasi. Pemerintah tidak perlu takut. Kritik bukan musuh, tapi vitamin,” katanya lagi.
Kasus ini membuka mata publik, sebuah kartu pers ternyata bisa menjadi medan tarik-menarik antara kebebasan informasi dan sensitivitas kekuasaan. Apakah pemerintah ingin membangun transparansi, atau justru menutup diri dari pertanyaan yang tak nyaman?
Munir menutup dengan kalimat menohok,
“Menjaga kemerdekaan pers sama artinya menjaga demokrasi. Pemerintah boleh berganti, tapi prinsip pers merdeka tidak bisa ditawar.”
Pengembalian kartu liputan CNN Indonesia memang meredakan konflik sesaat. Namun publik masih menanti jawaban yang lebih besar:
Apakah Istana benar-benar belajar dari insiden ini? Ataukah pengembalian kartu hanyalah strategi tambal sulam untuk meredam badai kritik?
Dan yang paling mendasar, apakah demokrasi kita cukup dewasa menerima pertanyaan kritis?
Yang jelas, luka ini sudah telanjur tercatat dalam sejarah hubungan pers dan negara. Sebuah pengingat bahwa kebebasan pers tak boleh digadaikan hanya karena telinga kekuasaan terlalu tipis mendengar kritik.(Misno)
Discussion about this post