INformasinasional.com, BANDA ACEH – Dua puluh satu tahun damai Aceh bukan sekadar angka dalam kalender. Ia adalah jejak panjang dari sebuah konflik yang berakhir dimeja perundingan, sekaligus amanah besar yang harus dijaga lintas generasi.
Menjelang peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus 2026, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, menyerukan seluruh masyarakat Aceh untuk merawat perdamaian, memperkokoh persaudaraan, serta tidak mudah terseret provokasi yang dapat mengusik stabilitas daerah.
“Menjelang peringatan Hari Damai Aceh tahun ini, saya mengimbau seluruh masyarakat untuk terus menjaga perdamaian, ketenteraman, persaudaraan, dan persatuan diseluruh pelosok Aceh,” kata Malik dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, momentum 15 Agustus harus menjadi ruang refleksi sekaligus peneguhan komitmen bersama. Perdamaian, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan pembangunan yang adil.
“Jadikan peringatan 15 Agustus sebagai momentum refleksi, rasa syukur, dan komitmen bersama untuk memperkuat harmoni sosial serta mempercepat pembangunan yang adil, inklusif, dan bermartabat,” katanya.
MoU Helsinki, Titik Balik Sejarah Aceh
Malik menegaskan, Hari Damai Aceh memiliki akar sejarah yang sangat penting. Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Helsinki, Finlandia.
Kesepakatan tersebut lahir setelah konflik panjang yang menguras energi, mengorbankan banyak nyawa dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh.
Menurut Malik, MoU Helsinki merupakan buah dari kebesaran jiwa, keberanian dan kebijaksanaan para pemimpin kedua pihak yang akhirnya memilih dialog sebagai jalan keluar.
“Dialog dan perdamaian yang diwujudkan melalui penandatanganan MoU Helsinki menjadi titik balik yang membuka jalan bagi lahirnya kepercayaan dan perhatian masyarakat internasional terhadap Tanah Rencong,” katanya.
Bagi Aceh, perdamaian bukan hanya mengakhiri konflik bersenjata. MoU Helsinki juga membuka pintu bagi rekonsiliasi, pembangunan, demokrasi serta kehidupan sosial yang lebih aman dan bermartabat.
Kepercayaan internasional pun tumbuh. Dukungan dan bantuan kemanusiaan dari berbagai negara serta lembaga internasional mengalir untuk membantu Aceh memulihkan kehidupan sosial-ekonomi sekaligus membangun kembali infrastruktur yang porak-poranda akibat bencana tsunami.
“Dukungan internasional yang begitu besar pada masa itu menjadi bukti bahwa perdamaian menghadirkan harapan, membuka peluang kerja sama, serta memperkuat posisi Aceh dalam pergaulan nasional dan internasional,” jelas Malik.
21 Tahun Damai, Aceh Berubah
Dua dekade lebih perjalanan perdamaian telah membawa perubahan besar bagi Aceh. Malik menilai berbagai kemajuan yang dirasakan masyarakat tidak terlepas dari suasana damai yang berhasil dipertahankan.
Pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan hingga meluasnya kerja sama nasional dan internasional menjadi bagian dari buah perdamaian.
Karena itu, ia memberikan penghormatan kepada seluruh elemen yang selama ini ikut menjaga agar perdamaian Aceh tetap berdiri kokoh.
“Perdamaian adalah warisan bersama yang harus terus dirawat sebagai amanah lintas generasi,” tegasnya.
Malik menyampaikan apresiasi kepada para tokoh perdamaian, ulama, akademisi, mantan kombatan, aparat keamanan, pemerintah, organisasi masyarakat, pemuda, perempuan serta seluruh rakyat Aceh yang telah mengambil bagian dalam menjaga perdamaian.
Jangan Biarkan Provokasi Merobek Damai
Namun, Malik mengingatkan bahwa perdamaian bukan sesuatu yang otomatis bertahan selamanya. Ia membutuhkan kesadaran, kedewasaan dan komitmen seluruh masyarakat.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu maupun provokasi yang berpotensi memecah persatuan.
“Saya juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak atau unsur mana pun yang berpotensi mengganggu stabilitas, menebarkan kebencian, memecah belah persaudaraan, atau mengusik perdamaian Aceh yang selama ini telah terpelihara dengan sangat baik,” katanya.
Pesan itu menjadi penting ditengah derasnya arus informasi yang dapat dengan cepat memantik ketegangan ditengah masyarakat.
Bagi Wali Nanggroe, 21 tahun perdamaian bukan sekadar perayaan masa lalu, melainkan taruhan masa depan Aceh. Luka konflik tidak boleh diwariskan, sementara perdamaian harus terus ditanamkan sebagai fondasi kehidupan generasi berikutnya.
Sebab, setelah konflik berhenti, tantangan terbesar justru memastikan perdamaian tetap hidup ditengah masyarakat, dalam pembangunan, dalam demokrasi dan terutama dalam persaudaraan sesama anak Aceh.”
Editor: Ardiansyah
Discussion about this post