INformasinasional.com, Nias Selatan — Polemik anggaran publikasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias Selatan akhirnya mendapat penjelasan resmi. Kepala Dinas PUTR, Kasiaro Ndruru, menegaskan anggaran publikasi senilai Rp142,4 juta yang menjadi sorotan publik dipastikan tidak pernah dicairkan maupun digunakan sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Penegasan itu disampaikan Kasiaro saat memberikan klarifikasi kepada sejumlah media diruang kerjanya, Selasa (12/5/2026). Ia mengakui pos anggaran tersebut memang tercantum dalam dokumen keuangan dinas, namun realisasinya nihil.
“Anggaran Rp142,4 juta itu memang ada dalam dokumen, tetapi tidak kami realisasikan. Dalam laporan keuangan yang kami sampaikan ke DPRD juga tercatat nol rupiah karena dana itu tidak pernah kami ambil,” kata Kasiaro.
Anggaran yang dimaksud berada pada pos belanja langganan jurnal, surat kabar, dan majalah sebesar Rp142,4 juta. Selain itu, terdapat pula pos belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan senilai Rp35,7 juta.
Namun, menurut Kasiaro, keputusan untuk tidak menggunakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2024. Karena tidak direalisasikan, dana itu tetap tersimpan utuh dikas daerah dan tidak pernah masuk kerekening operasional dinas.
Ia juga membantah anggapan adanya pengembalian dana sebagaimana sempat menjadi perbincangan ditengah masyarakat. Menurutnya, mekanisme pencairan anggaran pemerintah harus melalui prosedur resmi berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga dana yang tidak pernah dicairkan otomatis tetap berada dikas daerah.
“Tidak ada uang di kas PUTR untuk dikembalikan. Kalau kami membutuhkan anggaran, prosesnya harus melalui mekanisme SP2D. Jadi dana Rp142,4 juta itu memang tidak pernah direalisasikan,” katanya.
Meski demikian, Kasiaro mengakui sebagian anggaran pada pos publikasi lainnya telah digunakan. Dari total Rp35,7 juta untuk jasa iklan dan publikasi, sekitar Rp17 juta dipakai untuk kebutuhan pembuatan spanduk hari besar, papan bunga ucapan duka cita, hingga ucapan sukacita kelembagaan.
Menurut dia, penggunaan tersebut masih masuk dalam kategori layanan publikasi dan komunikasi institusi kepada masyarakat.
“Kami menilai itu juga bagian dari publikasi atau iklan, meskipun bentuknya berupa ucapan,” katanya.
Sementara sisa anggaran sekitar Rp18 juta disebut masih tersimpan di kas daerah dan belum dicairkan hingga kini.
Klarifikasi itu muncul setelah berkembangnya polemik mengenai dugaan penggunaan anggaran publikasi dalam jumlah besar ditubuh Dinas PUTR Nias Selatan. Kasiaro menilai informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi liar terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan tata kelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Karena itu, Dinas PUTR membuka ruang klarifikasi bagi siapa pun yang membutuhkan penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran.
“Kami terbuka terhadap klarifikasi. Silakan konfirmasi langsung supaya informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur,” katanya.
Kasiaro berharap persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi opini yang menyesatkan publik. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, faktual, dan berbasis data resmi agar kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah tetap terjaga.
Reporter: Mareti Tafonao
Editor: Misno
Discussion about this post