INformasinasional.com-LANGKAT.Komisi VIII DPR RI Jumat (17/2/2023) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Langkat. Politisi Senayan itu membeberkan hasil Kunjungan Kerja (kungker) nya di berbagai daerah.
Ketua Tim Kunjungan Komisi VIII DPR RI, H Marwan Dasopang mengatakan, pihaknya melakukan kunker resist di 3 tempat dan dilakukan selama 3 hari.
“Pertama di Sumatera Utara yakni tepatnya Kabupaten Langkat, yang ke dua di Balik Papan Kalimantan Timur dan ke tiga Labuan Bajo NTT. Alhamdulillah telah menyelesaikan dengan baik dan berbicara dengan berbagai Kementerian dan juga ada lembaga-lembaga. Pertama Kementerian Agama, kedua Kementerian Sosial dan ketiga saya lupa tadi ya, ada dari BNPB. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Lembaga-Lembaga lain sangat strategis, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji yang hari ini kita disertai oleh Pak Alexander,” katanya.
Komisi VIII DPR RI sudah melakukan berbagai diskusi terutama di dalam penetapan APBN tahun 2023 di bidang Kementerian Agama dan juga hal yang sama di Kementerian Sosial.
Apakah di bidang sosial berjalan dengan baik. Komisi VIII mendorong untuk mencoba memberikan mengeluarkan bantuan PKH menjadi orang yang bisa tidak membutuhkan bantuan.
Jika punya 10 juta penerima, mencoba memberikan bantuan rumah layak huni atau rumah sejahtera terpadu. Kalau masyarakat sudah di bantu rumah belum otomatis keluar dari kemiskinan. Paling tidak kita targetkan mulai 1 periode, minimal telah keluar 1 juta penduduk dari bantuan PKH.
“Di bidang bencana, baru dikejutkan negara lain Turki dan Suria. Maka karena itu alam yang tidak bisa di lawan, itu harus bisa antisipasi. Maka dari itu bidang bencana ingin menggeser masyarakat untuk melakukan antisipasi atau pengetahuan sejak dini tentang pengetahuan bencana. Maka dari itu saya berharap bidang bencana bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat,” katanya lagi.
Dijelaskan Marwan Dasopang, biaya haji Rp 90,8 juta, dari situ menjadi tanggung jawab jamaah untuk membayar Rp 49,8 juta, sudah maksimal dari biaya pemerintah.
Pemerintah mengusulkan Rp 69,88 juta untuk biaya haji. DPR dan pemerintah melakukan kajian maka bisa di tetapkan menjadi Rp 90,8 juta. Tahun lalu Ro 98,2 sekian, sekarang sudah 90,8. Kewajiban jamaah menjadi naik dari 39 menjadi 49,8 juta. Bantuan manfaat lebih besar dibandingkan yang di bayarkan jamaah besarnya 55 berbanding 45. Maka kewajiban jamaah lebih besar. Adakah yang bisa menjadi batal dan rumit ?
Maka dengan rapat ini bisa di luruskan bagaimana tarif haji ini. Maka nanti bapak Bupati, Kemenag, akan membuat sosialisasi untuk haji.
“Pergeseran sikap di masyarakat harus menjadi perhatian, terhadap perlakuan wanita dan anak. Sudah marak terjadi di lingkungan sekitar tentang pelecehan, bahkan tidak ada tempat yang terhindar dari maraknya pelecehan yang terjadi. Selain untuk melindungi institusi untuk melindungi anak-anak kita,” jelasnya.
Sementara, Plt Bupati Langkat Syah Afandin, mengatakan, banyak usulan untuk disampaikan pada Bapak/Ibu DPR RI, ada Rumah Sejahtera Terpadu (RST) memang ini program sudah berjalan atau belum. Kalau belum, harapannya menjadi langkah usulan.
“Kita berharap, karena di sini jumlah penduduknya banyak, tentu permintaannya juga banyak. Paling tidak 2.000 unit bisa ditempatkan di Kabupaten Lamgkat,” kata Syah Afandin.
Kemudian, Syah Afandin berharap ada kartu Indonesia sehat (KIS) dengan jumlah penduduk yang sudah disampaikan tadi. Pihaknya berharap adanya kartu KIS 200 ribu. “Kami mengucapkan terima kasih karena di Langkat sudah menerima kurang lebih 420.000 jiwa, tapi kalau kita hitung persentasi itu masih sekitar 30% dari jumlah penduduk, maka kami berharap agar ada penambahan lagi sekitar 200 ribu,” kata Syah Afandin lagi.
Syah Afandi, juga menyampaikan untuk pendamping PKH, dikasi modal untuk usaha, kalau boleh dapat orang itu modal ini kan bisa untuk mengembangkan usaha. Nanti kalau dia maju bisa mandiri enggak usah dikasih gaji pun enggak apa-apa asal modalnya dikasih.
“Jadi para pendamping PKH udah saya tanya, jika mereka dikasih modal untuk usaha mereka tidak di gaji juga tidak apa-apa,” beber Syah Afandin.
Selanjutnya Syah Afandin menyampaikan tentang jembatan yang ada di Binge, disana ada tempat wisata Rumah Pohon dan banyak peluang untuk wisata yang masuk. Diharapkan jembatan tersebut di bangun karena wisata ini sangat strategis tempatnya, bisa menuju ke Brastagi dengan waktu 40 menit.
Plt Bupati Langkat juga menyampaikan ada bantuan sosial terkait dengan atensi sebesar Rp 214,4 juta terkait dengan bencana alam. Kementerian Sosial di tahun 2022 lalu memberikan bantuan terkait dengan sembako sebesar Rp 40,5 miliar, termasuk untuk subsidi BBM. Untuk November – Desember 2022 saja tercatat 9 miliar.
Terkait ungkapan Plt Bupati Langkat, Komisi VIII DPR RI mengatakan, permohonan untuk RST tentu ini akan menjadi masukan bagi DPR terkait. Jumlahnya tentu saja akan sependapat kalau didukung oleh DPR nanti penganggarannya, sebut Komisi VIII DPR.
Dalam kunjungan DPR itu juga dilakukan penyerahan bantuan bencana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai Rp 385.809.800, penyerahan bantuan potensi dari Kementerian Sosial untuk cluster anak, cluster lansia, cluster rentan Ibu sebesar Rp 214418.500.
Bantuan pengelola keuangan Haji Sumatera Utara, yaitu program kemaslahatan ruang kelas baru Madrasah Aliyah swasta Stabat diberikan kepada Syekh Madi SPd, Kepala Sekolah Al Maksum Stabat.
Bantuan dari DPR RI kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diberikan secara simbolis kepada Arnold Napitupulu berupa voucher bantuan rehab ruang kelas terdampak gempa pada SMPTK Mentari Tapanuli Utara sebesar Rp 200 juta.
Batuan alat musik Sekolah Minggu Budha Dimas Buddha dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, diberikan kepada Pujianto Rp 100 juta. Sedangkan quntuk Operasional Sekolah Minggu Budha Dimas Budha dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara diberikan kepada saudara Afrika sebesar Rp 9 juta.
Tim Komisi VIII DPR RI yang melakukan kungker ke Langjat yakni, H Marwan Dasopang selaku ketua Tim, MY Esty Wijayati, I Komang Koheri, M Saleh SE, Drs Hasan Basri Agus MM, Dra Hj Idah Syahidah Rusli Habibie MH, M Husni SE, Dra Delmeria, H Maman Imanul Haq, Dr Ir H Nanang Samodra KA MSc, KH Buchory Yusuf Lc MA.
Sedangkan non Parlemen yakni anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Drs Edi Suharto, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementrian Agama RI Prof Dr HH Iman Latif MA PHd, Sekda Langkat Amril SSos MAP, Kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah, Kadis Kominfo H Syahmadi SSos MSP.
Reporter/Editor: Misno
