INformasinasional.com, MEDAN — Kabupaten Langkat kembali menyedot perhatian publik. Bukan soal pariwisata atau inovasi daerah, melainkan statusnya sebagai penyumbang terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Sumatera Utara. Bersama Kota Binjai, dua daerah bertetangga itu berada dipuncak daftar hitam 13 wilayah pemasok PMI non-prosedural di Pantai Timur Sumut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwanti, membeberkan data kelam tersebut di Kantor Gubernur Sumut, Senin (17/11/2025). “Penyumbang PMI ilegal itu ada 13. Mulai dari Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Asahan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tanjungbalai sampai Labuhanbatu,” katanya.
Pemprov Sumut mencatat 26 kasus perdagangan orang, dengan sebagian korban meregang nyawa dinegeri orang. Tahun ini saja, 141 PMI ilegal dipulangkan. Ironisnya, 32 orang diantaranya harus dibiayai Pemprov Sumut, pertanda kondisi ekonomi keluarga mereka benar–benar terjepit.
“Dari 141 itu, 32 dipulangkan dengan pembiayaan Pemprovsu. Ada 26 korban, sebagian meninggal,” kata Dwi Endah. Situasi ini disebutnya sebagai potret buram migrasi ilegal yang makin tak terbendung.
Yang membuat pemerintah makin kelimpungan, jumlah PMI ilegal terus meroket. Fenomena terbaru: gelombang anak muda Sumut yang berangkat ke Kamboja secara ilegal, tergiur iming-iming gaji besar dari agen-agen gelap.
“Angkanya memang naik, terutama karena banyak anak-anak muda kita bekerja di Kamboja. Kita berharap tak berulang lagi… cukuplah Agung Prasetyo itu jenazah terakhir yang kita pulangkan,” sebutnya, menyebut satu nama korban yang belakangan menjadi simbol tragedi PMI ilegal.
Dinas P3AKB Sumut kini mengarahkan fokus pada pencegahan TPPO. Mereka menggandeng berbagai organisasi perempuan, kampus, dan lembaga terkait. Namun upaya ini terasa seperti menimba air dengan keranjang, masifnya pergerakan mafia PMI ilegal jauh melampaui kapasitas pemerintah.
“Kami fokus pada pencegahan, semua jalur kami masuki, termasuk organisasi perempuan dan kampus,” ujar Dwi Endah.
Fenomena ini mengisyaratkan bahwa Langkat, Binjai, dan sejumlah daerah lain berada dititik genting, ketergantungan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan licinnya jaringan sindikat perdagangan orang terus memicu lahirnya korban-korban baru.
Jika pemerintah tak bergerak lebih cepat dan lebih keras, bukan tak mungkin deretan peti jenazah dari luar negeri akan terus berdatangan ke Sumut.(Misno)
Discussion about this post